Parigi Moutong, gemasulawesi - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.
Penekanan terhadap pentingnya pendidikan disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung program nasional.
Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sunarti menegaskan keinginannya agar ke depan tidak ada lagi anak-anak yang tertinggal dari akses pendidikan di wilayah Parigi Moutong.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin keberlangsungannya oleh negara, terlebih di tingkat daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan.
“Kedepan tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak menikmati pendidikan,” kata Sunarti kepada wartawan usai upacara Hardiknas di Parigi, Jumat, 2 Mei 2025.
Ia menjelaskan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong sudah menunjukkan kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrim dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini merupakan cerminan dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung transformasi pendidikan di daerah.
“Untuk pendidikan di Parimo Alhamdulillah kita sudah berkontribusi pada penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan IPM,” ujar Sunarti.
Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan IPM menurut Sunarti berkaitan erat dengan keberhasilan dalam menekan angka putus sekolah. Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) terus mengintensifkan upaya motivasi dan pendampingan bagi anak-anak yang sebelumnya terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Langkah ini ditempuh baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
“Jadi kita terus memotivasi anak-anak kita yang putus sekolah agar kembali ke sekolah, baik secara formal maupun non formal,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah daerah telah membentuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di hampir setiap kecamatan untuk menampung dan memfasilitasi anak-anak putus sekolah. Lembaga ini menjadi alternatif penting dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam menjangkau mereka yang tidak lagi dapat mengikuti pendidikan konvensional di sekolah umum.
“Sehingga, secara nasional kita sudah melihat progres bahwa kita sudah bisa menurunkan dari 60.000 angka anak putus sekolah, dari angka 60.000 itu, kita sudah bisa menekan sekitar 10.000 anak usia sekolah yang putus sekolah sudah kembali bersekolah,” ungkapnya.
Sunarti juga menggarisbawahi bahwa bagi mereka yang tidak lagi bisa mengikuti pendidikan karena alasan usia, pemerintah tetap menyediakan program-program pemberdayaan yang relevan untuk mendukung pengembangan kapasitas individu.
Upaya ini dilakukan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan, terutama di sektor pendidikan.
“Jadi itu pengembangan pendidikan di Parigi Moutong terhadap program pemerintah daerah kita,” ujarnya.
Melalui pendekatan berkelanjutan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong optimis mampu menghapus disparitas pendidikan sekaligus mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
