Parigi Moutong, gemasulawesi - Pemkab Parigi Moutong menerima tawaran layanan angkutan bus gratis bagi masyarakat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dengan rute Palu–Toboli yang akan beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu.
Tawaran tersebut tertuang dalam surat resmi Pemkot Palu kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong yang bertanggal 10 Maret 2025, terkait permohonan dukungan akses menaikkan dan menurunkan penumpang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Parigi Moutong yang juga menjabat sebagai Plt Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsu Nadjamudin, mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan surat dan tujuan Pemkot Palu tersebut kepada pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Ia menjelaskan bahwa Pemda Parigi Moutong menyambut baik rencana Pemkot Palu untuk menyediakan bus gratis dengan rute Tawaeli–Toboli.
“Pada prinsipnya Pemda menyambut baik dan mengapresiasi terhadap tawaran ini. Namun masih akan dipertimbangkan dengan cermat, karena ada kepentingan banyak pihak,” kata Syamsu Nadjamudin saat ditemui di ruang kerja asisten II, pada Senin, 10 Maret 2025.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari Pemkot Palu, Pemda Parigi Moutong ingin memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Syamsu juga mengakui bahwa program layanan bus gratis tersebut dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mudik atau balik ke daerah asal mereka.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perlu ada pertimbangan matang terkait efektivitas dan efisiensi program tersebut.
Hal ini penting agar layanan angkutan umum yang sudah ada tidak terganggu.
“Apakah itu diperuntukan bagi masyarakat umum atau mahasiswa. Dan perlu dipikirkan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan terhadap layanan angkutan umum antar kota Parigi – Palu,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya analisis mendalam tentang siapa yang menjadi sasaran utama layanan bus gratis ini serta bagaimana dampaknya terhadap operator angkutan yang sudah beroperasi.
Lebih lanjut, Syamsu menambahkan bahwa pertimbangan tersebut juga bertujuan mengantisipasi terjadinya konflik pelayanan transportasi di kemudian hari.
Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menjaga kestabilan pelayanan transportasi serta kepentingan berbagai pihak yang berkaitan dengan angkutan umum.