Korem 132/Tadulako Resmi Beralih ke Kodam XXII/Mahawira, Peresmian Dijadwalkan 10 Agustus 2025

Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan.
Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan. Source: (Foto/ANTARA)

Daerah, gemasulawesi - Brigjen TNI Deni Gunawan, selaku Komandan Korem 132/Tadulako di Sulawesi Tengah, menyampaikan bahwa perubahan komando dan kendali (kodal) Korem 132/Tadulako kini berada di bawah Kodam XXII/Mahawira.

Menurutnya, langkah ini merupakan strategi penting untuk memperkuat sistem pertahanan, khususnya di kawasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

“Perpindahan kodal Korem 132/Tadulako ke Kodam XXII/Mahawira adalah bagian dari upaya memperkuat pertahanan di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat,” ujar Brigjen TNI Deni Gunawan saat ditemui di Palu.

Ia menjelaskan bahwa Korem 132/Tadulako telah kedatangan tim verifikasi dari Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjenad) sebagai bagian dari proses alih kendali ke Kodam XXII/Mahawira.

Baca Juga:
Gempa Poso Rusak 106 Rumah, 2.011 Warga Mengungsi, BPBD Bangun Posko dan Imbau Warga Tetap Tenang

Setelah itu, dilakukan pertemuan bersama tim verifikasi untuk membahas lebih lanjut tahapan pembentukan Kodam XXII/Mahawira.

Menurutnya, langkah ini ditujukan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien, efektif, dan mampu merespons perubahan situasi strategis secara cepat.

“Oleh sebab itu, proses verifikasi ini perlu dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan dengan koordinasi yang baik,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa perubahan ini ditujukan untuk memperkuat sistem komando agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan keamanan dan mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah.

Baca Juga:
Pemkab Parigi Moutong telah Siapkan Lahan 1.000 Hektare untuk Program Cetak Sawah Tahun 2025

Ia juga menambahkan bahwa dengan kehadiran Kodam baru, sistem komando dan kendali diharapkan bisa lebih optimal, sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan, termasuk keamanan dan bencana alam.

Sementara itu, Ketua tim verifikasi, Kolonel Anri Andriana, menegaskan bahwa proses ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan kesiapan dan kelayakan pembentukan satuan baru TNI AD dari berbagai sisi, baik strategi, administrasi, maupun operasional.

“Kami menilai berbagai aspek, mulai dari dokumen, struktur satuan, jumlah personel, kesiapan fasilitas, hingga faktor geografis dan potensi ancaman di wilayah tersebut,” jelasnya.

Semua tahapan tersebut, menurutnya, dilakukan secara profesional dan objektif untuk memastikan pembentukan Kodam ini berjalan sesuai dengan arah kebijakan strategis pertahanan nasional.

Baca Juga:
Kunjungan Kenegaraan Prabowo ke Uni Eropa: Tonggak Baru Kemitraan Strategis Indonesia–UE

Verifikasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi mendukung terbentuknya Kodam XXII/Mahawira yang siap beroperasi dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan wilayah.

Sementara itu, peresmiannya dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus 2025. (*/ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Gempa Poso Rusak 106 Rumah, 2.011 Warga Mengungsi, BPBD Bangun Posko dan Imbau Warga Tetap Tenang

Gempa magnitudo 6,0 di Poso rusakkan 106 rumah, tim BPBD terus lakukan asesmen dan bangun posko pengungsian

Lima Pengusaha Tambang di Bengkulu Jadi Tersangka Korupsi dan Perambahan Hutan Lindung

Kejati Bengkulu tetapkan lima pengusaha tambang sebagai tersangka korupsi dan penambangan ilegal di kawasan hutan lindung.

Bupati Parigi Moutong Luncurkan Program Seragam Gratis, Fasilitasi Ribuan Siswa SD dan SMP di 23 Kecamatan

Program seragam sekolah gratis di Parigi Moutong diluncurkan untuk meringankan beban orang tua dan mendukung akses pendidikan bagi siswa.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Tindak Peredaran Rokok Impor Merek Lokal tanpa Izin di Kepulauan Sangihe

Peredaran rokok impor merek lokal tanpa izin di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Kemenag Sulteng Tekankan Validasi Jabatan ASN Sesuai PMA 32 Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulteng meminta admin HRMS segera validasi jabatan ASN sesuai regulasi terbaru.

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;