Gubernur Jabar Usulkan Pemindahan Industri Pertahanan ke Kawasan BIJB Kertajati

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Source: (Foto/ANTARA)

Daerah, gemasulawesi - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengemukakan sebuah gagasan terkait industri pertahanan yang ada di Bandung.

Ia menyebutkan perusahaan-perusahaan seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad sebagai contoh industri tersebut.

Menurutnya, kedua perusahaan itu sebaiknya dipindahkan ke area sekitar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

"Saya kemarin bertemu dengan Direktur Utama PT DI, juga berdiskusi dengan Direktur Utama Pindad dan KASAU. Kami sepakat bahwa PT DI di Bandung sulit berkembang pesat karena keterbatasan landasan untuk uji pesawat, yang saat ini sudah padat dengan pemukiman," kata Dedi di Bandung.

Baca Juga:
Krisis Kelaparan di Gaza: PBB Sebut Bencana yang Bisa Dihindari

Dedi menyampaikan bahwa berbagai tantangan muncul jika industri pertahanan tetap bertahan di Bandung.

Hal ini sudah dia jelaskan langsung kepada pihak-pihak terkait dalam sektor pertahanan saat berkomunikasi dengan mereka.

Dedi mengungkapkan ide untuk memindahkan industri pertahanan yang ada di Kota Bandung.

Ia mengusulkan agar pusat industri tersebut dipindahkan ke kawasan Kertajati.

Baca Juga:
Lanud Pattimura Bagikan 250 Paket Beras untuk Warga Kurang Mampu di Ambon

Selain itu, Dedi juga menyarankan agar Angkatan Udara yang berada di Bandara Husein Sastranegara dipindahkan ke lokasi baru.

"Dari PT DI, Pindad, dan Dahana yang memang sudah berlokasi di Subang, semuanya bisa dipusatkan di sana. Termasuk angkatan udara, seperti yang sekarang di Husein, diusulkan pindah ke Kertajati. Di sana masih banyak lahan luas milik negara, entah dikelola oleh Kementerian Kehutanan, Perhutani, atau instansi lain, tapi jelas statusnya adalah tanah negara," ujarnya.

Dedi menyampaikan bahwa beberapa pihak memberikan tanggapan positif atas pembicaraan tersebut.

"Setelah industri pertahanan dipindahkan, ada peluang besar area itu akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus," katanya.

Baca Juga:
Tragedi Kebakaran Sumur Minyak Ilegal Blora: Korban Jiwa Bertambah, Ratusan Warga Mengungsi

Menurut Dedi, jika kawasan ekonomi khusus untuk industri pertahanan sudah terbentuk, maka hal tersebut akan membawa dampak positif bagi perkembangan kawasan tersebut.

Salah satu dampaknya adalah aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan mulai berjalan dengan baik.

Selain itu, ia berpendapat bahwa anggaran sebesar Rp60 miliar yang biasanya dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bandara itu bisa digunakan untuk keperluan lain.

“Ya, itu akan hilang karena pembiayaannya nantinya akan ditanggung oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi pun tak perlu lagi mengeluarkan dana,” ujarnya. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Tragedi Kebakaran Sumur Minyak Ilegal Blora: Korban Jiwa Bertambah, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran sumur minyak ilegal di Blora menelan empat korban jiwa, ratusan warga mengungsi, penyebab masih diselidiki aparat terkait.

PT Timah Evakuasi Korban Kecelakaan Tambang di Bangka Barat, Dua Meninggal Dunia

PT Timah evakuasi lima korban kecelakaan tambang di Bangka Barat, dua meninggal, satu masih dicari, keselamatan jadi prioritas.

Warga Pati Desak KPK Tetapkan Bupati Sudewo sebagai Tersangka Kasus Korupsi Proyek Kereta Api

Ribuan warga Pati kumpulkan dukungan dan surat desakan agar KPK segera proses Bupati Sudewo terkait korupsi proyek kereta api.

Distribusi BBM Pertamina di Papua Tengah Aman Pasca Longsor

Pertamina pastikan distribusi BBM di Papua tetap aman pascalongsor, dengan stok mencukupi dan penyaluran kembali normal ke wilayah terdampak

Perbaikan SPAM Palukahan Taban 3 di Padang Segera Direalisasikan Setelah Dukungan Kementerian PU dan DPR RI

Proyek perbaikan SPAM Palukahan Taban 3 didorong untuk tingkatkan distribusi air bersih di Kota Padang.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;