Parigi Moutong, Gemasulawesi - Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Imam Muslihun, menyatakan bakal tetap mengawal aspirasi warga meski kondisi keuangan daerah sedang tidak bugar.
Hal ini ia sampaikan dalam reses masa persidangan 2026 di Desa Wanamukti, Rabu malam, 22 April 2026.
Efisiensi penganggaran di tingkat daerah menjadi tantangan nyata bagi realisasi program pembangunan tahun ini.
"Saya berjanji akan mengawal terus kepentingan masyarakat, pengabdian tidak boleh berhenti," ujar Imam di hadapan warga.
Baca Juga:
Sertifikat Pura Terbengkalai Puluhan Tahun, Legislator Leli Pariani Janji Mediasi BPN
Kepala Desa Lembah Bomban memberikan apresiasi atas bantuan sarana olahraga yang telah terealisasi di wilayahnya.
Namun, ia kini menitipkan harapan baru terkait pengadaan mesin cetak batako untuk memberdayakan ekonomi warga desa.
Selain urusan fisik, warga juga menuntut adanya fasilitas perbengkelan guna membuka lapangan kerja bagi pemuda.
Kebutuhan rill di tingkat bawah ini dinilai mendesak untuk menekan angka pengangguran di desa-desa terpencil.
Kepala Desa Wanamukti menyebut program aspirasi yang dibawa Imam selama ini cukup menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Ia berharap kesinambungan bantuan tetap terjaga walau pemerintah daerah sedang melakukan pengetatan belanja.
Menariknya, Imam memberikan tawaran yang tidak biasa bagi konstituen yang sedang mengurus keperluan di ibu kota kabupaten.
Ia mempersilahkan warga yang kelelahan atau membutuhkan tempat transit untuk menginap di kediaman pribadinya.
"Jika ada warga yang sedang urusan di Parigi dan butuh tempat istirahat, pintu rumah saya selalu terbuka," tutur Imam.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitman menjaga kedekatan personal dengan pemilih di Dapil IV.
Baca Juga:
Parigi Moutong Dikepung Sembilan Ancaman Bencana, Bupati Minta Warga Siaga Mandiri
Meski janji politik kerap dipertanyakan, warga menyambut baik sikap terbuka legislator yang bersedia memebuka pintu rumahnya.
Dialog yang berlangsung hingga larut malam itu ditutup dengan sesi serap aspirasi secara informal.
Pemerintah daerah sendiri memang tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah proyek pembangunan akibat keterbatasan dana.
Kondisi ini menuntut para wakil rakyat untuk lebih jeli dalam menentukan prioritas program di lapangan.
