Parigi Moutong, Gemasulawesi - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Mustakim Kono, menegaskan tidak ada rencana relokasi pemukiman warga di Kecamatan Siniu akibat proyek pembangunan smelter.
Ia berjanji akan memimpin perlawanan jika kehadiran korporasi justru menyengsarakan masyarakat setempat.
"Saya tegaskan, info itu tidak benar. Jika perusahaan datang untuk menyengsarakan, saya yang akan tampil di garda terdepan memimpin warga untuk menghadang," ujar Mustakim di hadapan warga Desa Toraranga, Sabtu, 25 April 2026.
Isu penggusuran ini sempat memicu keresahan di tengah masyarakat yang bermukim di sekitar area industri.
Baca Juga:
Abrasi Ancam Jalur Wisata Palapi, Warga Tagih Perbaikan ke DPRD Parigi Moutong
Takim—sapaan akrabnya—menyebut investasi seharusnya membawa kesejahteraan, bukan mengusir penduduk dari tanah kelahirannya.
Legislator dari daerah pemilihan satu ini hadir di Kantor Desa Toraranga dalam rangka Reses Masa Persidangan II. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala desa dari wilayah Kecamatan Siniu dan jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Selain isu smelter, warga Dusun 1 Desa Toraranga mengeluhkan minimnya fasilitas dasar seperti akses air bersih dan instalasi listrik. Sebanyak 59 kepala keluarga dilaporkan belum menikmati layanan listrik secara memadai hingga saat ini.
Masyarakat juga meminta bantuan bibit durian montong serta perbaikan jalan usaha tani untuk mendongkrak ekonomi desa.
Keluhan mengenai rendahnya upah pekerja lokal di proyek-proyek sekitar juga mencuat dalam sesi dialog tersebut.
Mustakim meminta pemerintah desa segera menyusun proposal resmi agar aspirasi tersebut memiliki dasar administrasi yang kuat. Langkah ini diambil untuk memudahkan pengawalan anggaran di tingkat legislatif nantinya.
Politikus Golkar ini mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami efisiensi ketat.
Namun, ia memastikan keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendesak konstituennya.
Baca Juga:
Door to Door, Nurul Qiram Serap Aspirasi Alsintan hingga Rumah Ibadah di Ulatan
"Saya akan terus berjuang melalui jalur politik, baik di tingkat provinsi maupun pusat," kata Mustakim.
Ia optimistis program prioritas warga Siniu tetap bisa terealisasi lewat lobi-lobi di level pemerintahan yang lebih tinggi.
Pertemuan ditutup dengan komitmen penjagaan komunikasi intensif antara pihak legislatif dan aparat desa.
Hal ini bertujuan agar pembangunan yang direncanakan benar-benar menyentuh aspek prioritas dan tepat sasaran bagi warga setempat.
