Parigi Moutong, Gemasulawesi - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Nurul Qiram, memilih cara tak lazim dengan mendatangi rumah warga satu per satu di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa.
Aksi jemput bola pada Sabtu, 25 April 2026 ini bertujuan menyerap langsung keluhan masyarakat yang kerap tercecer dalam forum formal.
Langkah politikus banteng ini mendapat sambutan hangat dari aparat desa dan tokoh pemuda setempat.
Baca Juga:
Serap Aspirasi, Wakil Ketua DPRD Sayutin Dorong Hukum Adat Perangi Narkoba di Parigi Moutong
"Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di tingkat bawah tanpa sekat protokoler," ujar Nurul di sela-sela kegiatannya.
Fokus utama dalam dialog tersebut mengerucut pada perbaikan fasilitas rumah ibadah, baik masjid maupun gereja.
Nurul mencatat urgensi bantuan renovasi agar kualitas sarana ibadah di wilayah Dapil III tetap terjaga dengan baik.
Selain urusan spritual, warga juga mendesak adanya pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta peralatan pertukangan.
Para petani berharap bantuan ini mampu mendongkrak produktifitas kerja kelompok laki-laki di desa tersebut.
Tak hanya kelompok pria, ibu-ibu PKK Desa Ulatan turut menyuarakan aspirasi terkait kemandirian ekonomi kreatif.
Mereka mengajukan permohonan bantuan alat memasak guna menunjang unit usaha kuliner di tingkat desa.
Sebagai bentuk stimulan, Nurul membagikan sejumlah bantuan pribadi dan kelompok kepada warga yang membutuhkan.
"Semua usulan, mulai dari alat tani hingga kebutuhan ibu-ibu PKK, akan kami kawal di meja legislatif," tegas Nurul.
Baca Juga:
Festival Teluk Tomini 2026 Tetap Megah Meski Terdepak dari Agenda Nasional
Masyarakat mengapresiasi metode door to door ini karena dianggap lebih menyentuh sisi kemanusiaan.
Pola komunikasi dua arah tersebut dinilai efektif untuk memetakan prioritas pembangunan di Parigi Moutong pada tahun anggaran mendatang.
Beberapa warga berharap janji tersebut bukan sekadar janji manis menjelang musim politik tahun depan.
Namun, Nurul meyakinkan bahwa komitmen fraksinya adalah memastikan anggaran daerah berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat.
