Parigi moutong, Gemasulawesi - Pemerintah daerah Parigi Moutong bergerak cepat membentuk tim terpadu penertiban barcode bahan bakar minyak bersubsidi.
Langkah taktis ini diambil menyusul derasnya sorotan publik dan desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mengenai dugaan kebocoran distribusi solar untuk sektor pertanian serta perikanan.
"Kita sudah bahas di rapat kemarin. Segera bentuk tim terpadu penertiban barcode BBM," kata Bupati Parigi Moutong Erwin Burase saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Cara Parigi Moutong Siapkan SDM Unggul Lewat Ajamg Utsawa Dharma Gita 2026
Langkah bupati menjadi jawaban atas kritik parlemen. Ketua DPRD Parigi Moutong Alfres Masboy Tonggiroh sebelumnya meminta otoritas terkait memperketat penerbitan izin elektronik tersebut agar sejalan dengan masa tanam hingga panen petani.
Pengawasan ketat kini menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Tim khusus bakal melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, hingga PT Pertamina Persero.
Penyalahgunaan barcode ditengarai memicu kelangkaan solar di kalangan masyarakat bawah.
Anggota DPRD Parigi Moutong Ni Wayan Leli Pariani mendesak operasi pembersihan distribusi solar subsidi dilakukan menyeluruh dari wilayah utara hingga selatan.
"Pemerintah dan instansi terkait harus lebih serius menangani persoalan distribusi BBM subsidi," ujar Ni Wayan Leli Pariani.
Baca Juga:
Tangani 310 Hektar Sawah Terdampak Banjir, Wabup Parigi Moutong Instruksikan Ini
Celah penyimpangan dalam sistem penyaluran energi bersubsidi kini coba ditutup rapat.
Evaluasi total ini diharapkan melahirkan mekanisme distribusi yang transparan sekaligus menjamin hak para petani serta nelayan kecil.
