KPU Parigi Moutong Lakukan Perbaikan DPT Berkelanjutan

<p>Foto: Ketua KPU Parigi Moutong, Sulfiana Dg Patanga. KPU Parigi Moutong Lakukan Perbaikan DPT Berkelanjutan.</p>
Foto: Ketua KPU Parigi Moutong, Sulfiana Dg Patanga. KPU Parigi Moutong Lakukan Perbaikan DPT Berkelanjutan.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TbDEj9ZgA_w[/embedyt]

GemasulawesiKPU Parigi Moutong  melaksanakan perbaikan DPT berkelanjutan. Kegiatan itu merupakan bagian dari non tahapan jelang Pemilu 2021.

“Berkaitan dengan perbaikan data pemilih berkelanjutan ini, KPU RI, provinsi hingga kabupaten melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat,” ungkap Ketua KPU Parigi Moutong, Sulfiana Dg Patanga saat ditemui di Parigi, Selasa 12 Oktober 2021.

Menurut dia, dalam perbaikan DPT berkelanjutan itu pihaknya menyasar pemilih pemula, dengan melakukan koordinasi di satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK. Hasil pendataan itu, akan disampaikan ke Dinas Dukcapil untuk membantu mereka melakukan perekaman KTP.

Baca juga: Pilgub Sulteng 2020, DPT Parimo Menyusut Ribuan Pemilih

Kemudian, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, untuk mendeteksi data pemilih meninggal dunia serta pindah domisili.

“Begitu juga Polri dan TNI pensiun, atau wajib pilih yang menjadi anggota Polri dan TNI itu sendiri menjadi sasaran pendataan kami,” kata dia.

Dia menyebutkan, dari perbaikan berkelanjutan ini DPT kemungkinan besar akan bertambah dan bisa juga berkurang. Apalagi, dua tahun terakhir Indonesia dilanda Pandemi Covid19.

Perbaikan DPT berkelanjutan ini kata dia, juga akan memperbaiki polemik Nomor Induk Kependudukan (NIK), dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Kendalanya karena, tumpang tindihnya kepengurusan dokumen kependudukan wajib pilih.

“Jadi kami setiap bulan itu rapat pleno untuk menyelesaikan polemik NIK ini. Disitu juga dilaporkan data-data pemilih pemula, dan meninggal dunia,” ucapnya.

Sofiana menuturkan, upaya yang dilakukan pihaknya itu tidak lain merupakan bentuk perlindungan hak-hak konstituen di Parigi Moutong.

Dia juga mengapresiasi langkah Dinas Dukcapil Parigi Moutong yang saat ini, sedang melakukan sistem jemput bola dengan melakukan perekaman KTP dibeberapa wilayah di Parigi Moutong, untuk menuntaskan berbagai persoalan dalam DPT selama ini.

“Selanjutnya sesuai dengan rencana akan ada penambahan Daerah Pemilihan (DAPIL). Itu sesuai dengan keterangan dari ketua Devisi Teknis kemarin, mereka sudah ada rancangan. Jika memenuhi syarat atau indikator undang- undang bisa saja terjadi,” tutupnya. (***)

Baca juga: Pilkada 2020, DPT Sulteng Dua Juta Pemilih

...

Artikel Terkait

wave

Permudah Merger OPD, BKPSDM Sarankan Tidak Isi Jabatan Kosong

BKPSDM Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyarankan tiga jabatan kosong pada Perangkat Daerah dalam waktu dekat tidak diisi pejabat baru.

Perangkat Daerah di Parimo Usulkan Pemindahan 40 Pejabat Pengawas

Sejumlah perangkat daerah lingkup Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, usulkan pemindahan 40 pejabat pengawas ke tim penilai kinerja.

Pencarian Nelayan Hilang di Poso hingga ke Sausu Tambu

Pencarian nelayan warga Poso dikabarkan hilang sejak empat hari lalu, terus dilakukan. Pencarian pun diperluas hingga keperairan Sausu Tambu.

Tercatat 106 Koperasi Masih Aktif Beroperasi di Parigi Moutong

Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 106 koperasi masih aktif melaksanakan kegiatan kelembagaannya.

Parigi Moutong Dukung Industri Kerajinan Kain Tenun Butija

Pemda Parigi Moutong memberikan dukungan untuk pengembangan sektor industri kerajinan kain tenun Butija di Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;