Gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong tunda rencana perampingan perangkat daerah sedianya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.
“Pertemuan bagian Ortal, Bappelitbangda dan BKPSDM sudah ada. Prinsipnya, proses berjalan. Tapi, belum bisa memastikan pembahasannya dilakukan tahun ini dan ditetapkan tahun 2022,” ungkap Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Ahmad, pada sidang paripurna, Jumat 22 Oktober 2021.
Dari data Bagian Ortal Setda, jumlah perangkat daerah di Parigi Moutong bisa mencapai 34 atau 36 instansi. Sementara jumlah itu masih jauh di bawah persyaratan.
Baca juga: 2022, BKPSDM Parimo Akan Rampingkan Tenaga Honorer
Pemetaan awal telah dilakukan untuk mengetahui perangkat daerah wajib dan hanya urusan pilihan, sehingga dari pemetaan itu dimungkinkan untuk melakukan perampingan, meskipun akhirnya Pemda tunda.
“Namun, saya meminta untuk ditanyakan, bukan hanya melakukan perampingan struktur,” kata dia.
Ia menyebut Kemendagri dan KemenPAN telah memerintahkan segera melakukan peralihan struktural ke fungsional.
Sehingga struktur fungsional telah disiapkan di setiap perangkat daerah.
“Ini menjadi salah satu dipertimbangkan. Sehingga saya minta ke bagian Ortal, tuntaskan kajian akademiknya tahun ini, siapkan analisis jabatan dan beban kerja,” kata dia
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan perampingan eselonisasi dan sebagai besar eselon IV di Parigi Moutong, akan diproses penyertaan jabatan ke fungsional.
Berkaitan dengan kinerja ASN kata dia, pihaknya akan melakukan penilaian kinerja, dengan menyiapkan aplikasi kinerja elektronik.
Nantinya, masing-masing kepala perangkat daerah akan memberikan penilaian kepada pegawainya yang disingkronkan dengan Rencana kerja (Renja).
“Jadi tidak ada lagi laporan harian menunggu tamu, membaca koran atau mencatat tamu dari ASN,” kata dia.
Bahkan, pihaknya juga menyiapkan kolom tambahan kinerja di luar dari Renja. Kemudian indikator kedua termasuk daftar hadir ASN.
Kemudian, jika berbagai perencanaan telah dilakukan, akan menemukan data valid jumlah ASN berdasarkan pendidikan.
Sehingga, BKPSDM harus menyusun pendidikan apa yang dibutuhkan daerah, agar ASN akan melanjutkan pendidikan sesuai kebutuhan.
“Bahkan, juga mengetahui jumlah non ASN yang akan diterima tiap perangkat daerah,” tutupnya. (***)
Baca juga: DPRD Parigi Moutong Tanya Kesiapan Perampingan Perangkat Daerah
