Disdikbud Parigi Moutong Usulkan Merger Sekolah di Daerah Terpencil

<p>Foto: Illustrasi.<br />
Disdikbud Parigi Moutong Usulkan Merger Sekolah di Daerah Terpencil.</p>
Foto: Illustrasi. Disdikbud Parigi Moutong Usulkan Merger Sekolah di Daerah Terpencil.

Gemasulawesi– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengusulkan merger atau penggabungan sekolah terpencil, di Kecamatan Sausu.

“Usulan merger sekolah satu atap di daerah terpencil itu sudah kami sampaikan ke pemerintah provinsi hingga pusat. Tetapi, belum ada jawaban sampai saat ini,” ungkap Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Amiruddin saat ditemui di Parigi, Kamis 28 Oktober 2021.

Dia menyebut, rencana merger sekolah itu terletak di Desa Salubangga dan Salubai. Pertimbangnya, karena kurangnya jumlah peserta didik.

Baca juga: Kebut Vaksinasi, Parigi Moutong Sasar Warga Daerah Terpencil

Menurut dia, kurangnya jumlah peserta didik karena, minimnya penduduk di Desa Salubai. Mereka berpindah domisili, akibat penutupan kegiatan tambang disana.

“Sebelumnya wilayah itu merupakan kawasan pertambangan ilegal karena sudah ditutup, jadi banyak warga yang pindah. Kemudian kondisi keamanan yang belum jelas sampai sekarang,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kedua sekolah dasar saat ini masih terus berjalan. Pihaknya mewacanakan, SD Salubai digabungkan dengan SD Salubangga. Ia menyebut, meskipun nantinya telah berstatus satu atap fasilitas itu masih menjadi milik Disdikbud.

Sebab, apabila nantinya jumlah penduduk di wilayah tersebut kembali bertambah, dan tersedia peserta didik. Maka fasilitas itu akan digunakan kembali.

Sementara tenaga pendidik, kemungkinan akan diberikan pilihan kepada mereka, apakah menjadi tenaga di SD Salubangga atau sekolah lainnya.

“Nanti ada kebijakan juga yang kita keluarkan, tinggal mereka memilih apakah bertahan atau pindah ke sekolah dibawah sini,” jelasnya.

Baca juga: Belum Maksimal, Intervensi Stunting di Daerah Terpencil Parigi Moutong

Hingga kini, pihaknya masih menunggu jawaban atas usulan itu, dan berharap segera mendapatkan respon.

Proses belajar dan mengajar didua sekolah itu kata dia, masih berjalan seperti sekolah lainnya. Berbagai pelaporan ke dinas hingga Dapodik masih dilakukan oleh pihak sekolah.

“Data sekolah itu berada pada mereka, jangan sampai ketika di gabungkan tanpa ada pemberitahuan. Kemudian, pemerintah memberikan bantuan untuk sekolah, ini akan menjadi masalah nanti,” tutupnya. (***)

Baca juga: Permudah Merger OPD, BKPSDM Sarankan Tidak Isi Jabatan Kosong

...

Artikel Terkait

wave

Kementan Kenalkan Teknologi Tahan Tungro ke Petani Parigi Moutong

Sejumlah petani di Parigi Moutong diperkenalkan dengan teknologi tahan Tungro, antisipasi serangan penyakit Tungro pada tanaman padi.

Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah Gelar Rapat Monitoring SPM

Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah gelar rapat monitoring penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota di lingkup Pemda.

Pemda Parigi Moutong Akan Gelar Pameran UMKM

Parigi Moutong akan menggelar pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Rencananya kegiatan tersebut dilaksanakan di Lolaro

Parigi Moutong Mulai Lakukan Pembayaran Insentif Ratusan Vaksinator

Pemda Parigi Moutong, Sulteng mulai melakukan pembayaran insentif ratusan vaksinator yang bertugas sejak bulan Maret 2021.

Gorontalo dan Parigi Moutong Jalin Kerjasama Kembangkan Pertanian hingga Budaya

Pemda Gorontalo dan Parigi Moutong menjalin kerjasama pengembangan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan budaya.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;