Berita parigi moutong, gemasulawesi– Intervensi stunting di daerah terpencil di Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dianggap belum maksimal.
“Dari hasil evaluasi, kami menemukan sejumlah kendala khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Salah satunya pola ASI ibu terhadap balita belum memenuhi indikator yang diharapkan,” ungkap Kabid Sosbud Bappelitbangda Parigi Moutong Sahid Badja, di Kantor Bappellitbangda, Senin 10 Agustus 2020.
Untuk mengatasi itu kata dia, yang terpenting dalam hal ini adalah sosialisasi dan edukasi yang maksimal kepada warga di daerah terpencil.
Termasuk, penyediaan sarana air bersih serta jamban yang higenis. Hal itu lanjut dia, sangat mendukung pencapaian indikator keberhasilan penurunan stunting di Parigi Moutong.
“Penanganan kasus kekerdilan anak menjadi program prioritas nasional yang melibatkan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten atau kota dalam rangka pemenuhan gizi agar tumbuh kembang anak baik,” urainya.
Ia melanjutkan, pada tahun 2020 Pemda Parigi Moutong menargetkan angka stunting mengalami penurunan hingga 20 persen dari 34,4 persen.
Pemda bertekad pada tahun 2024, Parigi Moutong menargetkan sasaran nasional menurunkan angka stunting mencapai 15 persen.
Perencanaan ini harus didukung masing-masing instansi yang terlibat, termasuk yang punya kepentingan serta warga pada umumnya.
“Pemda telah melakukan intervensi melalui sejumlah program dan kegiatan pada masing-masing instansi. Baik itu sosialisasi hingga pembangunan sarana dan prasarana serta pendukung di desa sasaran.
Pada tahun 2020 lanjut dia, Pemda Parimo telah menetapkan 47 desa di 11 kecamatan menjadi sasaran penanganan kasus kekerdilan berdasarkan hasil rembuk lintas sektor yang dituangkan dalam komitmen bersama.
Selanjutnya, program OPD untuk penurunan stunting dapat diarahkan ke 47 desa lokus. Ia mencontohkan, DPMPD Parimo bersinergi dengan Pamsimas untuk penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
“Setelah evaluasi, selanjutnya kami meneruskan kegiatan dilaksanakan masing-masing instansi terutama sektor kesehatan dan infrastruktur,” terangnya.
Sebelumnya, TP PKK Parigi Moutong Sulawesi Tengah monitoring intervensi stunting di 56 desa lokus.
“Untuk penanganan permasalahan stunting harus dimulai dari calon ibu, bayi usia 0 sampai 23 bulan hingga usia remaja,” ungkap Ketua TP PKK Parigi Moutong, Dra. Hj. Noor Wachida Prihartini S. Tombolotutu, di Desa Moutong Barat.
Ia mengatakan, yang menjadi perhatian khusus adalah ibu hamil atau calon ibu. Mulai usia muda kehamilan harus dipantau dengan rajin ke posyandu dan makan makanan bergizi, begitu pun halnya dengan bayi usia 0-23 bulan harus di pantau tumbuh kembangnya.
Ia berharap dimasa akan datang anak generasi penerus di Kabupaten Parigi Moutong tidak ada lagi kasus stunting.
“Melalui PKK kecamatan dan desa harus turun ke dasawisma untuk memantau dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang bahaya stunting untuk generasi penerus. Mari bersama sama kita cegah stunting di Kabupaten Parigi Moutong,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dinas PMD Kabupaten Parigi Moutong, Harry Setiawan mengatakan sebagai upaya untuk menunjang kegiatan PKK Desa dalam penanganan stunting, agar memaksimalkan dana Operasional PKK yang ada di anggaran dana desa dan anggaran stunting pada dana desa.
“Dana Operasional PKK yang ada di anggaran dana desa dan anggaran stunting pada dana desa agar tidak dialihkan karena akan berpengaruh pada laporan konvergensi Stunting di Desa,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafii
