Sulawesi tengah, gemasulawesi – Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait pengawasan terhadap orang asing yang masuk ataupun keluar dari Sulteng, Rabu 17 November 2021.
Pelaksanaan Rakor Kemenkum-HAM Sulteng itu di buka langsung Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi, dengan isu aktual, Penegakan Hukum di Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia Dan Pengawasan Orang Asing Dimasa Pandemi Covid 19 dari sudut pandang Sosial Politik Serta Kearifan Lokal. Kegiatan Di gelar pada salah satu hotel di Jalan Malonda Kota Palu.
Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law Kota Palu Ricuh
Kepala Tim Pengawas Orang Asing, Kanwil Kemenkumham Sulteng, Agung Astrawinata dalam sambutannya mengatakan, hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dan satu kesamaan persepsi dengan pihak yang berkaitan fungsi Pengawasan terhadap orang asing yang masuk maupun keluar dari Sulawesi Tengah.
“Timpora ini, telah tertera dalam undang undang nomor 6 tahun 2011, sehingga koordinasi seperti ini sangat penting,” Ujarnya.
Dia mengatakan, Dalam undang undang, berisi Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia. Serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Baca juga: Info Aktual Corona Sulteng, Lima Kasus Baru dan Satu Meninggal
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi dalam arahannya mengatakan, kegiatan seperti ini merupakah amanat undang-undang. Seperti yang telah di sampaikan Kepala Timpora Sulteng, tujuannya untuk menjaga kedaulatan yang di dalamnya menyangkut aspek pengawasan dan aspek pelayanan.
“Amanat untuk menjaga kedaulatan jangan sampai dirongrong oleh gangguan masuknya orang yang tidak diawasi dengan semestinya,” tegasnya.
Baca juga: Kemenkumham Galakkan Program Asimilasi dan Integrasi
Lanjut dia, peran pengawasan adalah tanggung jawab semua pihak, karena saat ini, lintasan orang asing atau keluarnya orang dari negara ini sudah berada pada beberapa aspek yang selalu berkembang.
“Mungkin di awal sekitar 20 tahun yang lalu, persoalan kedaulatan hanya pada aspek pengawasan masalah pelanggaran keimigrasian semata atau tentang kepabeanan,” katanya.
Baca juga: 34 WN China Masuk Indonesia Telah Penuhi Aturan Satgas Covid19
Tidak hanya itu, lilik juga mengungkapkan di era 15 tahun yang lalu, berkembang pada persoalan risiko peredaran narkoba. Kata dia, peredaran narkoba adalah siklus trans internasional. Hampir seluruh tangkapan sabu-sabu didatangkan dari luar Indonesia.
“Jika kita coba melakukan penginderaan pada lintasan laut Sulawesi bagian utara, keluarnya orang Indonesia menuju perbatasan, maka sekembalinya ke Indonesia berisiko membawa narkoba,” ungkapnya.
Baca Juga: Promosi Literasi Digital, Kemenkominfo Gandeng Grup Band HIVI!
Rapat kordinasi itu, dihadiri beberapa perwakilan instansi pengawasan seperti Bea Cukai, Kantror Imigrasi Sulteng, Korem 132 Tadulako, Polda Sulteng dan instansi terkait lainnya.
Baca juga: Tertangkap Simpan Narkoba, ASN Lapas Palu Diancam Dipecat
Laporan: Sugianto
