Gemasulawesi- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyebut Kemenkumham galakkan program asimilasi dan integrasi. Itu merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid19 di lingkungan pemasyarakatan terus dilakukan secara menyeluruh.
“Selama masa pandemi, Kemenkumham telah mengeluarkan sebanyak 96.980 orang program asimilasi di rumah dan 76.587 orang program integrasi,” ungkap Yasonna dalam keterangan tertulis, Rabu 18 Agustus 2021.
Kebijakan Kemenkumham galakkan program asimilasi dan integrasi, sebagaimana pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.
Baca juga: 138 Napi Dapat Remisi di Parigi Moutong, Satu Orang Bebas
“Pelaksanaan dan pengawasan terhadap kebijakan ini juga dilakukan secara selektif, ketat, memegang prinsip kehati-hatian, dan tidak dipungut biaya,” ucap dia.
Kemenkumham kata dia, juga melakukan pemindahan narapidana dari Lapas/Rutan mengalami kelebihan kapasitas di atas 300 persen ke Lapas/Rutan lainnya.
Ia menyebut, setidaknya ada 1.874 narapidana telah dipindahkan dari 30 Lapas/Rutan.
Selain Kemenkumham galakkan program asimilasi dan integrasi, langkah lainnya yakni program vaksinasi bagi para petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan.
Baca juga: Tekan Pandemi, TNI-Polri di Tolitoli Galakkan Operasi Disiplin Prokes
Kemenkumham keluarkan kebijakan PPKM
Di sisi lain Kemenkumham galakkan program asimilasi dan integrasi adalah pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid19 termasuk mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Penerapan kebijakan ini juga berakibat pada terbatasnya aktivitas perkantoran pada institusi Pemasyarakatan baik di tingkat pusat maupun wilayah. Akan tetapi, dia memastikan Kemenkumham tetap berkomitmen memberikan pelayanan publik secara prima, termasuk pemberian remisi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Bersama-sama kita satukan visi dan misi, gotong-royong untuk memerangi Covid-19 sehingga musibah ini segera berlalu,” tuturnya.
Selain itu, menurut dia, pencegahan virus corona di seluruh apas/rutan itu juga dilakukan melalui kebijakan menunda menerimaan tahanan baru.
Kemudian, ada juga kebijakan penundaan kegiatan layanan kunjungan langsung yang diganti dengan video call, serta pelaksanaan sidang melalui video conference.
Hal ini, menurut dia, dilakukan untuk mencegah adanya kontak fisik antara penghuni Lapas/Rutan dengan masyarakat luar. (***)
Baca juga: Tekan Pandemi, TNI-Polri di Tolitoli Galakkan Operasi Disiplin Prokes
