Ombudsman Akan Temui Polda Koordinasi Kasus Penganiayaan Warga Binaan Lapas

<p>Foto: Illustrasi.<br />
Ombudsman Temui Polda Koordinasi Kasus Penganiayaan Warga Binaan Lapas.</p>
Foto: Illustrasi. Ombudsman Temui Polda Koordinasi Kasus Penganiayaan Warga Binaan Lapas.

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Ombudsman akan berkoordinasi dengan Irwasda Polda Sulawesi Tengah, terkait dugaan kasus kekerasan dan penganiayaan lima warga binaan di Lapas Klas III Parigi.

“Rencananya, akan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham. Kemungkinan Senin pekan depan,” ungkap Ketua Ombudsman Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah saat dihubungi, Sabtu 20 November 2021.

Dia mengatakan, hingga kini penanganan dugaan kasus penganiayaan warga binaan Lapas belum menunjukan perkembangan, sehingga hal itu menjadi salah satu poin penting Ombudsman dalam koordinasi yang dilakukan pihaknya.

Baca juga: Polisi Terus Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Binaan Lapas Parigi

Menurut dia, persoalan itu perlu disampaikan kepada publik. Apalagi, pihak kepolisian telah berjanji akan melakukan penanganan kasus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan secara transparan

“Kasus itu terjadi sekitar bulan Oktober kemarin, kami merasa ini harus segera dipastikan, agar masyarakat dapat mengetahui kebenaran sebab dan akibat tindakan kekerasan itu terjadi,” jelasnya.

Kemudian, pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham juga memastikan persoalan yang sama.

Hasil monitoring pihaknya, Kanwil Kemekumham telah menindaklanjuti permintaan Wabin, dengan menindak petugas Lapas Kelas III Parigi yang diduga sebagai pelaku kekerasan, dalam bentuk pembinaan.

“Kasusnya juga masih terus didalami. Kami harapkan tidak ada lagi kasus kekerasan kedepan,” ujarnya.

Dia juga menyoroti temuan Sidak Lapas klas III Parigi atas 20 warga binaan terjaring narkoba.

Ia menyebut, persoalan narkoba adalah masalah paling krusial di Lapas Sulawesi Tengah.

“Kasus sebelumnya, sudah ada tindakan tegas seperti di Lapas Petobo. Sudah ada pemecatan pegawai yang telah ditetapkan tersangka,” kata dia.

Ombudsman Sulteng, selama ini memberi perhatian dalam persoalan disiplin petugas Lapas. Beberapa bulan lalu, kasus Wabin di Lapas Luwuk yang menjadi pengedar narkoba telah ditahan, juga merupakan bentuk bukan saja soal ketidak disiplinan petugas Lapas.

Akan tetapi, sudah merupakan pembenaran di dalam Lapas merupakan tempat aman bagi pengedar narkoba.

“Lapas Luwuk untuk yang satu ini menjadi Lapas dalam zona merah. Ombudsman bukan hanya menekankan perlu perbaikan standard pelayanan, tapi segera mendorong evaluasi tata kelola di Lapas. Perlu ketegasan Kadivre Lapas,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Polisi Periksa Lima Warga Binaan Korban Penganiayaan di Lapas Parigi

...

Artikel Terkait

wave

15 Ton Beras Cadangan Pangan Pemerintah Disalurkan ke Parigi Moutong

Pemprov Sulawesi Tengah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 15 ton beras ke Kabupaten Parigi Moutong.

Parigi Moutong Gali Potensi Pendapatan Daerah melalui Pajak

Optimalisasi pendapatan daerah, Pemda Parigi Moutong melalui Bapenda selaku instansi pengelola pajak terus menggali potensi pendapatan daerah

Digolongkan Rendah, Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Sulteng

Sulteng adalah salah satu dari 22 provinsi yang cakupan vaksinasi COVID-19 digolongkan relatif rendah di bawah rata-rata nasional.

160 Koperasi Tercatat Telah Mandiri di Parimo

160 Koperasi tercatat telah mandiri dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Parimo.

Sosialisasi Aplikasi SiBIMO Sasar 12 Kecamatan

Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Bencana Kabupaten Parigi moutong (SiBIMO) menyasar 12 dari 23 Kecamatan yang tersebar di Parimo.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;