Disdikbud Poso Minta Kepsek Mendata Siswa untuk Vaksinasi

<p>Foto: Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Poso, Dedriawan Talingkau.<br />
Disdikbud Poso Minta Kepsek Mendata Siswa untuk Vaksinasi.</p>
Foto: Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Poso, Dedriawan Talingkau. Disdikbud Poso Minta Kepsek Mendata Siswa untuk Vaksinasi.

Poso, gemasulawesi — Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Poso, Sulteng, minta Kepala sekolah (Kepsek) mendata siswa untuk kepentingan vaksinasi.

“Bagi siswa usia dua belas tahun ke atas disarankan agar segera di vaksin covid19,” ungkap Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Poso, Dedriawan Talingkau di Poso, beberapa waktu lalu.

Ia menginstruksikan kepada Kepsek agar mengindentifikasi siswa yang sudah atau yang belum di vaksin.

Baca juga: Kejari Parimo Tuntaskan Satu Perkara lewat Restoratif Justice

Bagi yang belum mendapatkan vaksinasi kata dia, siswa agar didorong untuk segera di vaksin. Dengan sepersetujuan orang tua murid melalui surat yang diserahkan pada pihak sekolah.

“Usai berkoordinasi dengan orang tua murid, selanjutnya berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat agar dilakukan vaksinasi massal di lingkungan sekolahnya masing-masing,” sebutnya.

Baca juga: 19 WNA Ditolak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Masuk Indonesia

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan zoom meeting dengan semua pengawas dan para kepala sekolah yang ada di Kabupaten Poso.

Hal itu dimaksudkan untuk membahas soal percepatan vaksinasi di setiap satuan pendidikan.

Baca juga: Pembangunan SD Bantuan UNDP di Parigi Moutong Terkendala Pencairan

“Kami juga akan melakukan langkah evaluasi,” ucapnya.

Ia menegaskan, bagi para tenaga pendidik, diwajibkan semua harus di vaksin. Kecuali yang memiliki riwayat penyakit bawaan, sehingga tidak bisa di vaksin.

Baca juga: Tingkat Kesembuhan Positif Covid-19 di Sulteng Capai 96,5 Persen

Tenaga pendidik punya riwayat komorbid harus menyertakan surat keterangan dokter yang menerangkan bersangkutan tidak bisa di vaksinasi.

Diketahui, sejak bulan November 2021, sekolah di semua jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Poso, telah melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Covid Poso Sulawesi Tengah Meningkat, Manajemen Akan Tutup RSUD

Baca juga: Sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh Resmi Dibuka

Pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid19 sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

“Bagi seluruh guru ASN maupun tenaga pendidik berstatus honor harus melakukan vaksinasi,” tutupnya. (**)

Baca juga: Asal Poso, Dua Pasien Sembuh Positif Corona Sulawesi Tengah

Baca juga: 30 KK Mengungsi Akibat Banjir di Desa Lumbumamara, Donggala

...

Artikel Terkait

wave

Tingkat Kesembuhan Positif Covid-19 di Sulteng Capai 96,5 Persen

Tingkat kesembuhan terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng) mencapai 96,5 persen.

Kanwil Kemenkum-HAM Sulteng Peringati Hari HAM Sedunia ke-73

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sulteng memperingati hari HAM sedunia ke-73.

Pemda Parimo Kerja Sama BPJS Ketanagakerjaan

Pemerintah daerah (Pemda) Parigi moutong (Parimo) menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial.

Torue Dominasi Perolehan Emas Cabor Bulu Tangkis

Perolehan medali emas Cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis pada Porkab ke-V Parimo didominasi Kecamatan Torue.

Seru, Penyisihan Sepak Takraw di Porkab Parigi Moutong

Pertandingan penyisihan Cabor Sepak takraw di hari pertama Porkab ke V Kabupaten Parigi Moutong berlangsung seru.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;