Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Segel kantor desa, puluhan warga Desa Bambalemo menggelar aksi protes di Kantor Desa Bambalemo, Parigi Moutong, aksi ini dipicu terkait tuntutan warga terhadap mantan kepala desa Bambalemo yang hingga akhir masa jabatannya tidak membuat laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa.
Tidak ada laporan fisik dari LPPD, sehingga warga menduga mantan kepala desa itu mengabaikan pedoman atau Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa.
Andi Sadam, salah satu warga yang juga ikut terlibat dalam aksi segel kantor desa tersebut mengatakan, terkait pengelolaan keuangan desa, secara jelas disebutkan bahwa keuangan harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran juga disiplin.
Selain itu, Andi Sadam mengatakan, kepala desa belum mengungkapkan informasi apapun tentang APBDes kepada publik melalui media.
Baca: 50 Kendaraan Terjaring Razia Operasi Patuh Tinombala Parigi Moutong
“Bahkan, selama ini kami belum melihat adanya informasi terkait penyelenggaraan APBDes. Dan APBDes tidak boleh dirahasiakan, semua elemen masyarakat berhak mengetahui isi APBDes,” ucap Andi Sadam kepada wartawan usai aksi, Rabu 15 Juni 2022.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk berbagi informasi dengan seluruh masyarakat. Karena masyarakat berhak atas informasi dan pengawasan.
Mengenai kewajiban memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat melalui media, Andi Sadam mengatakan hal itu juga termasuk dalam Permendagri.
Kedatangan warga di kantor Desa Bambalemo diterima oleh Kaur Pemerintahan dan BPD.
Menurut pantauan wartawan, seusai mengunjungi kantor desa, warga mendatangi kantor Camat Parigi bersama perwakilan pemerintah desa.
Sementara itu, pejabat sementara kepala Desa bambalemo, Nur Srikandi Puja mengatakan, berdasarkan hasil penilaian Desa Bambalemo, ada beberapa hal yang belum terlaksana, di antaranya penyusunan LPPD hingga akhir masa jabatan.
Kemudian, karena tidak menginformasikan kewajiban pemerintah kota pada akhir tahun anggaran, Kaur Keuangan tidak menyelenggarakan pencatatan pembukuan atas transaksi keuangan. Selama penilaian, belum ditemukan bukti setoran perpajakan.
“Setiap tahun kami melakukan ini di setiap desa di Kecamatan Parigi. Jadi ketika kita meminta klarifikasi dokumen, kita tidak hanya turun karena kewajiban, harus ada yang bertanggung jawab. Jadi setiap tahun ada beritanya,” jelasnya.
Masalah tidak adanya LPPD di akhir masa jabatan Kepala Desa Bambalemo diketahui sedang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong.
Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemerintah kota menunggu hasil pemeriksaan atau pembinaan dari Inspektorat setempat. (*Ikh)
Baca: Bencana Abrasi Pantai Amurang, Belasan Rumah dan Jembatan Ambruk
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
