Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala

<p>Foto: Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.</p>
Foto: Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Dengan gelontoran bantuan senilai Rp12 Miliar, Gubernur Sulawesi Tengah meminta percepatan rehab rekon di Donggala.

“Saya minta Bupati Kasman Lassa untuk mempercepat pemulihan penyintas gempa dan tsunami di Donggala,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, di Kota Palu, Selasa 7 Juli 2021.

Ia menginginkan warga Donggala bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik.

Sehingga, pilihan pemulihan penyintas warga terdampak gempa dan tsunami harus segera dilakukan.

Selain percepatan rehab rekon di Donggala, Gubernur Sulawesi Tengah juga meminta Bupati fokus dan serius menyelesaikan dampak pandemi covid 19.

Baca juga: Ratusan Warga Donggala Unjuk Rasa Tuntut Huntap

“Penanganan bencana covid 19 agar ditangani dengan serius,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Donggala Kasman Lassa mengatakan, Pemda Donggala terus berupaya memulihkan kondisi penyintas gempa dan tsunami di Donggala.

Salah satunya dengan mempercepat pembangunan hunian tetap dan penyaluran stimulan tahap II.

“Terima kasih atas dukungan dan bantuan dana untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Donggala,” sebutnya.

Dengan dukungan anggaran dari Gubernur Sulawesi Tengah kata dia, akan dimanfaatkan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebaik mungkin. Demi percepatan pemulihan pascabencana.

Terkait Huntap, sebelumnya ratusan warga Donggala lakukan unjuk rasa.

Aksi warga Donggala unjuk rasa ditunjukkan dengan jalan kaki 2o Km hingga tiba di Kota Palu. Mereka berasal dari tiga desa, yaitu Desa Loli Dondo, Loli Pesua, dan Loli Tasiburi.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

“Penyintas di ketiga desa itu masih harus terus bersabar dan menunggu kejelasan nasibnya,” ungkap Erlia, salah satu warga peserta aksi itu pula, di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 21 Juni 2021.

Unjuk rasa warga meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura agar bisa mencari solusi terkait permasalahan dihadapi saat ini.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

“Mendesak gubernur terpilih untuk menghapus air mata kami. Sudah bertahun-tahun penyintas tinggal di Huntara (hunian sementara). Huntara sudah ada dibongkar, terpaksa kami tinggal di pondok kami bikin sendiri,” sebutnya.

Dalam unjuk rasa itu, warga bahkan meminta pembangunan Huntap sebaiknya dialihkan ke dana stimulan saja, ketimbang lama menunggu realisasinya.

Baca juga: Penyintas Bencana di Kota Palu Keluhkan Minimnya Air Bersih

Laporan: Rafiq/Biro Humas Pemprov

...

Artikel Terkait

wave

Kuota Seleksi PPPK Tenaga Guru Parigi Moutong Bisa Tidak Tercapai

Pada seleksi PPPK mendatang BKPSDM menilai kuota tenaga guru Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bisa tidak tercapai.

24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong

Satgas covid 19 menyebutkan sudah 24 ribu jiwa disuntik vaksin covid 19 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sekitar 99 persen vial terpakai

Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

Gubernur Sulawesi Tengah instruksikan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas ditunda hingga 2 Agustus 2021, saat pandemi covid 19.

Sulawesi Tengah Masuk Daftar Kota PPKM Mikro Ketat

Sulawesi Tengah masuk daftar 43 kota di luar Jawa-Bali dengan PPKM mikro ketat, diputuskan perpanjangan mulai 6 sampai 20 Juli 2021

Kota Palu Butuh Langkah Cepat Cegah Pernikahan Anak

DPRD menyebut Kota Palu, Sulawesi Tengah, butuh langkah cepat cegah pernikahan anak sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak terus terjadi

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;