Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Secara resmi perpanjangan PPKM di Sulawesi Tengah, diberlakukan 22-25 Juli 2021.
Gubernur Rusdy Mastura memutuskan berlakukan perpanjangan PPKM untuk seluruh daerah di Sulawesi Tengah.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/609/DINKES tentang Perpanjangan PPKM Pada Masa Pandemi covid-19.
Baca juga: Buol Akan Berlakukan Pengetatan Mobilitas Warga
Terkait kebijakan perpanjangan PPKM di Sulawesi Tengah itu, Gubernur keluarkan instruksi sebagai berikut.
Kebijakan pertama perpanjangan PPKM, pemerintah kabupaten dan Kota Palu di Sulawesi Tengah, mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi sesuai droping vaksin di daerah masing-masing karena pengiriman vaksin ke depan akan ditingkatkan pemerintah pusat.
Baca juga: Sortir Berkas Calon Peserta Seleksi CPNS-PPPK: Banyak Kesalahan Penulisan Nama
Kedua, pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan posko penanganan covid-19 dan memperketat protokol kesehatan serta melakukan pemetaan terhadap titik-titik potensi keramaian di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi pada Satuan Tugas (Satgas) covid-19.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi tempat pendidikan dan pelatihan dilakukan secara online.
Baca juga: Gubernur Minta Terapkan PPKM di 11 Zona Merah Sulawesi Tengah
Aturan penerapan protokol kesehatan
Keempat, pelaksanaan kegiatan perkantoran atau tempat kerja baik di perkantoran pemerintah, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Swasta menerapkan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian.
Baca juga: Viral, Info Hoax Perpanjangan PPKM di Jawa Timur
Kelima, Gubernur menginstruksikan pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal dan logistik.
Selanjutnya, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan atau objek tertentu tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan sangat ketat.
Baca juga: Pemprov Sulteng Tunggu Edaran Perpanjangan PPKM
Laporan: Rafiq
