Pasca Abrasi Pantai Minahasa, Pemkab Siapkan Hunian Sementara

<p>(Ilustrasi)</p>
(Ilustrasi)

Berita Sulawesi Utara, gemasulawesi – Pasca abrasi Pantai Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan disebut akan siapkan hunian sementara bagi para korban yang terkena dampak bencana abrasi pantai.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah mengambil tindakan cepat untuk memajukan proses pekerjaan di tempat hunian sementara pasca abrasi Pantai Amurang, Minahasa Selatan, sesuai arahan Kepala BNPB Letjen Suharyanto saat berkunjung ke posko pengungsi pekan lalu.

“Pemerintah setempat juga harus segera mengambil kebijakan untuk menyediakan lahan pemukiman baru (permanen) bagi masyarakat yang sudah terkena atau terancam abrasi pantai,” ucap Suharyanto di Jakarta, Jumat 24 Juni 2022.

Untuk implementasi lebih lanjut, Suharyanto mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ini adalah praktik yang telah diadopsi untuk memberikan perlindungan kepada warga yang terkena dampak Awan Longsor Panas (APG) Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Ia mengatakan, akan segera mencari bantuan dari Kementerian PUPR, yang sudah memiliki prototipe seperti yang sudah ada bagi warga lereng Semeru.

Penginapan sementara terletak di kawasan perkebunan Desa Bitung, kompleks jalan menuju Desa Kilometer Tiga. Selanjutnya, tempat tinggal sementara ini akan dihuni oleh warga yang rumahnya terkena dampak abrasi, yang masih tinggal di pengungsian. Selain itu, rencana relokasi pasar tradisional sedang dipersiapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Jumat 24 Juni 2022 pukul 01.20 WIB, jumlah pengungsi sebanyak 127 KK atau 387 jiwa. Rinciannya 53 KK atau 134 jiwa di BPBU Desa Lewet, 46 KK atau 158 jiwa di Balai Sentrum PGA Uwuran Dua dan 28 KK atau 95 jiwa di rumah anggota keluarga atau kerabat. (*Ikh)

Baca: Gelar Bakti Sosial, Polda Sulawesi Tengah Gratiskan Operasi Katarak

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Lepas CJH Kloter Keempat, Wabup Parigi Moutong: Tetap Jaga Kesehatan

Lepas keberangkatan Calon Jama’ah Haji (CJH) kloter keempat tujuan embarkasi Balikpapan, Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong

Empat Raperda Belum Tuntas, DPRD Parigi Moutong Minta Perpanjang

Pembahasan 4 Raperda Molor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah meminta agar

Pesta Demokrasi Pilkades, Pemda Parigi Moutong Ajak Junjung Sportifitas

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengajak peserta pada pesta demokrasi PIlkades menjunjung sportifitas

Perkuat Struktur Organisasi, DPD Nasdem Parigi Moutong Gelar Rapat

Perkuat struktur organisasi sekaligus mensosialisasikan hasil Rakernas Partai Nasdem yang belum lama ini dilaksanakan di Jakarta.

Divonis Hukuman 2 Tahun, Mantan Kadis DPRP Palu Ajukan Kasasi

Mantan Kadis DPRP Kota Palu, Dharma Gunawan terdakwa kasus dugaan Tipikor pembebasan lahan jalan Anoa II, ajukan kasasi

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;