Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Rapat pleno membahas penetapan kepala sekolah calon pelaksana Program Sekolah Penggerak, yang di gelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Selain rapat pleno calon pelaksana Program Sekolah Penggerak juga dilakukan rapat koordinasi untuk membentuk kelompok kerja Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) mengingat ini merupakan kurikulum terbaru dalam pelaksanaanya di sekolah.
Ibrahim, Kepala Bidang Management SD mengatakan, ada 17 sekolah beserta cadangan yang akan menjadi sekolah penggerak baik tingkat SMP, PAUD dan SD.
“Ini semua rangkaian Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) terlepas dari apakah itu pemaparan dari Badan Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Rapor siswa hasil assesment tahun 2021,”ucapnya saat ditemui, Kamis 14 Juli 2022.
Baca: Penyuluhan Stunting, Upaya TP-PKK Guna Menekan Stunting
Mengenai penerapan Kurikulum Merdeka, pihak Disdikbud sudah mulai pendampingan dilakukan oleh Balai Guru Penggerak (BGP) sepekan kedapan bagi seluruh sekolah di Parigi Moutong.
Ia mengatakan, rapat koordinasi dan pleno ini merupakan rangkaian IKM untuk mematangkan implementasi kurikulum terbaru yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2022-2023.
“Baik itu penentuan calon sekolah penggerak, pendamping IKM, assesment hasil raport, hingga pengisian form Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 semuanya merupakan rangkaian IKM,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekolah-sekolah yang akan menerapkan kurikulum merdeka perlu memahami implementasinya, karena untuk mengikuti IKM ini, mereka harus mendaftar terlebih dahulu, yang masuk dalam login di plafon Merdeka mengajar.
Ibrahim menjelaskan, plafon merdeka mengajar sebagai pintu masuk IKM, sehingga dilakukan pendampingan khusus kepada sekolah. (*/Ikh)
Baca: Pemkot Makassar Fokus Kembangkan UMKM di Lorong Wisata
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
