Ketua DPRD Parigi Moutong Sebut Prognosis Untuk Evaluasi Pembangunan

<p>Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.</p>
Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.

Parigi moutong, gemasulawesi.com Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto Tongani menyebut prognosis berguna untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintahan daerah (Pemda).

“Kami akan menjalankan agenda DPRD yaitu prognosis mulai tahun 2020,” ungkapnya, di gedung DPRD Parimo, Jumat, 3 januari 2020.

Mengingat pentingnya prognosis itu dijalankan, maka seluruh Anleg bersepakat agenda DPRD itu dimasukkan dalam Rencana Kerja DPRD. Anleg DPRD mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah Parigi Moutong.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD diwajibkan menyampaikan laporan realisasi semester pertama pendapatan dan belanja dan prognosis enam bulan berikutnya sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Laporan realisasi dan prognosis anggaran yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran berjalan.

Baca juga: Polisi Amankan Pelaku Pembunuhan Warga Desa Lobu Parigi Moutong

“Laporan realisasi dan prognosis merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bahan evaluasi data pelaksanaan kegiatan pembangunan terutama realisasi yang terkait dengan data keuangan,” jelasnya.

Kegunaannya adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya menjamin kesinambungan program-program dari setiap OPD.

Dari data laporan realisasi pembangunan dan prognosis Pemda Parigi Moutong, DPRD dapat mengontrol serta membantu pihak eksekutif terkait langkah-langkah perencanaan pembangunan kedepannya.

Jadi lanjut dia, perencanaan serta pembangunan daerah selalu dapat terukur. Mulai dari RAPBD hingga RAPBD-P secara keseluruhan dapat berkesinambungan. Program pembangunan tidak tumpang tindih.

“Prognosis itu adalah perkiraan pembangunan daerah selama enam bulan kedepan setelah Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan,” tegasnya.

Dalam prognosis itu, Pemda dituntut untuk mampu mencapai target pembangunan dari hasil evaluasi pada semester pertama tahun 2020. Hasil dari prognosis dapat dibahas pada agenda KUA-PPAS APBD-P 2020 dan APBD 2021.

“Prognosis secara tidak langsung membantu Pemda Parigi Moutong untuk mempertahankan predikat WTP pada tahun berikutnya,” tutupnya.

Baca juga: Puluhan Pelamar CPNS 2019 Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat Tidak Memenuhi Syarat

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Puluhan Pelamar CPNS 2019 Kabupaten Mamuju Tidak Memenuhi Syarat

Panitia seleksi CPNS Mamuju mengumumkan hasil sanggahan pelamar CPNS tahun 2019. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Polisi Amankan Pelaku Pembunuhan Warga Desa Lobu Parigi Moutong

Kepolisian Resort Parigi Moutong mengamankan pelaku pembunuhan warga Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi MoutongBerita, Poso Palu dan Banggai

Berita Terkini

wave

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD


See All
; ;