Ketua DPRD Parigi Moutong Sebut Prognosis Untuk Evaluasi Pembangunan

<p>Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.</p>
Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.

Parigi moutong, gemasulawesi.com Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto Tongani menyebut prognosis berguna untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintahan daerah (Pemda).

“Kami akan menjalankan agenda DPRD yaitu prognosis mulai tahun 2020,” ungkapnya, di gedung DPRD Parimo, Jumat, 3 januari 2020.

Mengingat pentingnya prognosis itu dijalankan, maka seluruh Anleg bersepakat agenda DPRD itu dimasukkan dalam Rencana Kerja DPRD. Anleg DPRD mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah Parigi Moutong.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD diwajibkan menyampaikan laporan realisasi semester pertama pendapatan dan belanja dan prognosis enam bulan berikutnya sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Laporan realisasi dan prognosis anggaran yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran berjalan.

Baca juga: Polisi Amankan Pelaku Pembunuhan Warga Desa Lobu Parigi Moutong

“Laporan realisasi dan prognosis merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bahan evaluasi data pelaksanaan kegiatan pembangunan terutama realisasi yang terkait dengan data keuangan,” jelasnya.

Kegunaannya adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya menjamin kesinambungan program-program dari setiap OPD.

Dari data laporan realisasi pembangunan dan prognosis Pemda Parigi Moutong, DPRD dapat mengontrol serta membantu pihak eksekutif terkait langkah-langkah perencanaan pembangunan kedepannya.

Jadi lanjut dia, perencanaan serta pembangunan daerah selalu dapat terukur. Mulai dari RAPBD hingga RAPBD-P secara keseluruhan dapat berkesinambungan. Program pembangunan tidak tumpang tindih.

“Prognosis itu adalah perkiraan pembangunan daerah selama enam bulan kedepan setelah Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan,” tegasnya.

Dalam prognosis itu, Pemda dituntut untuk mampu mencapai target pembangunan dari hasil evaluasi pada semester pertama tahun 2020. Hasil dari prognosis dapat dibahas pada agenda KUA-PPAS APBD-P 2020 dan APBD 2021.

“Prognosis secara tidak langsung membantu Pemda Parigi Moutong untuk mempertahankan predikat WTP pada tahun berikutnya,” tutupnya.

Baca juga: Puluhan Pelamar CPNS 2019 Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat Tidak Memenuhi Syarat

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Puluhan Pelamar CPNS 2019 Kabupaten Mamuju Tidak Memenuhi Syarat

Panitia seleksi CPNS Mamuju mengumumkan hasil sanggahan pelamar CPNS tahun 2019. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Polisi Amankan Pelaku Pembunuhan Warga Desa Lobu Parigi Moutong

Kepolisian Resort Parigi Moutong mengamankan pelaku pembunuhan warga Desa Lobu Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi MoutongBerita, Poso Palu dan Banggai

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;