Parigi moutong, gemasulawesi.com– Terungkap fakta dalam rapat hearing antara DPRD Parigi Moutong, (Parimo) Dinas sosial, BPJS serta pihak Rumah Sakit terdapat data berbeda terkait Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda.
“Data berbeda terkait Jamkesda Parigi Moutong yang disampaikan Dinas Sosial (Dinsos) dan BPJS. Dinsos klaim data miliknya ada dikisaran 95 persen, sedangkan BPJS sekitar 93 persen,” ungkap Anggota legislatif (Anleg) DPRD Parimo, Ni Leli Pariani, beberapa waktu lalu.
Ia melanjutkan, data valid yang sebenarnya tidak jelas. Efeknya, warga juga nantinya yang akan dirugikan. Sudah banyak warga kategori miskin yang layak masuk kedalam sistem, namun faktanya justru sebaliknya.
Hal sama juga diungkapkan Anleg DPRD lainnya, Eddy Tangkas. Menariknya, data dari Dinsos perlu disampaikan ke DPRD untuk diawasi. Ada warga yang layak masuk UHC Jamkesda, namun tidak dimasukkan dalam sistem. Pengalaman di lapangan, warga yang sudah punya KIS APBN tapi masih kerepotan mengurus jaminan kesehatan.
Semakin menguatkan amburadulnya terkait data warga yang masuk dalan Jamkesda Parigi Moutong. Selain 95 ribu warga belum terdata dalam sistem, ada juga masalah APBD membiayai orang yang sudah meninggal melalui BPJS.
“Data dari Kemensos tentunya bersumber dari dari data yang disodorkan Dinsos daerah setempat. Aneh, kalau ada warga miskin yang sudah memiliki kartu Jamkesda. Namun, saat ingin berobat pihak Rumah Sakit menyebutkan sudah tidak lagi terdata,” jelas Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto Tongani menguatkan penjelasan Anleg lainnya.
Kepala BPJS Parigi Moutong Husna, mengatakan Kemensos setiap bulannya mengeluarkan SK penambahan atau penonaktifan PBI APBN. Itu berdasarkan pengakuan Dinsos masing-masing daerah. Yang dikeluarkan adalah data non BDT atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hingga Desember 2019 program UHC 2019 sudah mencapai 101 persen dari jumlah penduduk sekitar 449558 jiwa. Sudah ada pengurangan APBN sekitar 4,4 ribu jiwa. Parigi Moutong sudah turun kepesertaannya ke level 93 persen. Dibutuhkan anggaran Jamkesda 30,7 Miliar Rupiah. Idealnya, untuk mencakup peserta Jamkesda sekitar 95 ribu jiwa dibutuhkan 48 Miliar Rupiah.
“Dengan anggaran yang diberikan dari BPKAD Parimo senilai 30,7 Miliar, pihaknya hanya bisa bekerjasama hingga Agustus 2020,” tegas.
Sementara itu, perwakilan dari Dinsos Parimo Ayub mengatakan, data Jamkesda yang saat ini digunakan adalah entry tahun 2016. Hingga saat ini pihaknya belum memutakhirkannya.
Baca juga: Desakan Transparansi Data Jamkesda Parigi Moutong
Laporan: Muhammad Rafii
