Parigi moutong, gemasulawesi.com– Warga terdampak gempa bumi Padagimo tahun 2018 yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyintas Bencana Alam atau Alamat Pena Parigi Moutong ajukan tuntutan kepada DPRD Parigi Moutong (Parimo).
“Tuntutan penyintas bencana alam Parigi Moutong terkait dengan proses penyaluran dana bantuan bencana, yang diduga adanya praktik korupsi dalam pelaksanaannya,” ungkap Sukri Tjakunu, Koordinator lapangan (Korlap) Alamat Pena di gedung DPRD, Kamis, 17 Januari 2019.
Dua tuntutan itu kata dia adalah pertama tuntutan terkait dengan Petunjuk teknis (Juknis) yang digunakan pada penyaluran dana bencana sebagaimana petunjuk dari Pemerintah pusat. Kedua lanjut dia, pengawasan terkait penetapan harga bahan yang diduga dimanipulasi fasilitator.
Sehingga, ia menganggap terjadi dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana hibah bantuan bencana. Perlu sikap tegas dari perwakilan rakyat di DPRD untuk mengawasi dan menindaklanjuti temuan di lapangan.
Nampak, puluhan massa demonstran menyambangi Kantor DPRD Parigi Moutong dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Sulawesi Tengah, menyuarakan aspirasinya dengan mendapat pengawalan dari pihak Polres.
“Seharusnya, dalam penyaluran bantuan bencana itu, Juknis yang digunakan adalah Juknis yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Terkait bantuan hibah 1,9 triliun Rupiah, yang anggarannya ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan,” jelasnya.
Faktanya, penyaluran bantuan di Parigi Moutong tidak mengindahkan petunjuk dari Pemerintah Pusat. BPBD malah menggunakan Juknis dari Gubernur Sulawesi Tengah, yang penyaluran dananya melalui Kelompok masyarakat (Pokmas).
Juknis dari Gubernur Sulawesi Tengah itu sejatinya dipakai untuk penyaluran bantuan bencana yang lainnya. Sebaliknya, petunjuk dari Pemerintah pusat adalah penyaluran bantuan sekitar Rp. 232 Miliar.
Ia menganggap dalam pelaksanaan kegiatan, bantuan korban bencana itu dipihak ketigakan. Dan fasilitatorlah sebagai aktornya.
“Buktinya, harga bahan bangunan yang diberikan kepada warga penerima bantuan diduga sudah diatur dan dimainkan dengan nilai mengikuti standar daerah, sesuai yang termuat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB),” tegasnya.
Menurutnya, cara seperti itu tidak ada bedanya dengan pekerjaan proyek pemerintah yang dipihak ketigakan. Semua bahan bangunan termasuk material diharuskan belanja di toko bangunan. Termasuk material pasir dan batu, sementara toko itu tidak menjualnya.
Sementara itu, DPRD Parigi Moutong dalam pertemuan dengan perwakilan demonstran bersepakat membentuk Pansus untuk mengawal serta mengawasi secara detail penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
“Lima pimpinan fraksi yang hadir pada rapat dengan perwakilan demonstran bersepakat untuk menuangkan dalam Berita Acara pembentukan Pansus,” tutur Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto.
Usai menyampaikan orasinya di gedung DPRD Parigi Moutong, massa aksi melanjutkan ke Kantor Kejari Parigi guna menyampaikan tembusan salinan atas laporan ke Kejaksaan Agung.
Baca juga: Bongkar ‘Mafia’ Listrik, DPRD Parigi Moutong Usulkan Bentuk Pansus
Laporan: Muhammad Rafii
