Parigi moutong, gemasulawesi.com– DPRD Parigi Moutong (Parimo) mengusulkan mengganti jaminan layanan kesehatan BPJS. Kartu Parigi Moutong Sehat dianggap solusi yang ideal guna mencakup warga seluruh miskin.
“Data antara BPJS dan Dinas Sosial berbeda. Kalau sudah tidak jelas data dan detail penggunaan anggarannya, lebih baik diganti saja,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani saat rapat hearing bersama BPJS beberapa waktu lalu.
Ia melanjutkan, selama ini anggaran yang digelontorkan Pemda Parigi Moutong untuk menjamin layanan kesehatan warga miskin belum tepat sasaran. Faktanya, masih ada yang belum tercakup dalam sistem. Ada juga warga yang sudah terdata, namun sudah meninggal dunia.
Selain itu, banyak contoh kasus warga miskin yang berobat ke Rumah Sakit, namun harus terpaksa berutang kepada pihak Rumah Sakit karena tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Parahnya, per Januari 2020 layanan kesehatan integrasi Jamkesda Parigi Moutong dihentikan hingga waktu yang tidak ditentukan.
“Pemda rencananya anggarkan jaminan kesehatan daerah sekitar 30 Miliar Rupiah. Tapi belum mencukupi kebutuhan yang ada. Apakah cukup dana sekitar 60 Miliar Rupiah mencakup seluruh warga miskin,” tuturnya.
Kalau cukup kata dia, pihaknya akan segera menyampaikan hal itu kepada Bupati Parigi Moutong. Tujuannya, agar rencana Kartu Parigi Moutong Sehat dengan anggaran itu bisa direalisasikan. Nanti, pengaturan sistemnya akan diatur kemudian.
Mendengar pertanyaan itu, Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong dr. Revi mengatakan, dengan wacana anggaran 60 Miliar Rupiah dianggap cukup melayanai seluruh warga miskin.
Selama penghentian layanan integrasi Jamkesda, manajemen rumah sakit mengantisipasi jika ada pasien kategori miskin belum punya kartu jaminan kesehatan. Rumah sakit memberi surat keterangan rawat. Dengan surat itu dibawa ke Dinsos agar dapat rekomendasi masuk ke sistem jaminan kesehatan. Kemudian, diteruskan ke BPJS untuk mendapatkan kartu.
Sebelumnya dari penjelasan manajemen RS. Anuntaloko, banyak warga kategori miskin yang tidak terdata dalam sistem. Hingga saat ini, ada sekitar sepuluh pasien berutang biaya pengobatan karena tidak mampu.
Baca juga: Data BPJS dan Dinsos Berbeda Soal Jamkesda Parigi Moutong
Laporan: Muhammad Rafii
