Parigi moutong, gemasulawesi.com– DPRD menyoroti penyaluran program rumah Dinas perumahan dan pemukiman atau Disperkim Parigi Moutong (Parimo).
Pasalnya, ada keluhan warga penerima bantuan terkait banyaknya bahan bangunan untuk program rumah yang tidak terpakai atau tidak sesuai kebutuhan warga.
“Bagaimanakah proses penyaluran produk konstruksi atau material bangunan dari program itu, apakah modelnya hampir sama dengan penyaluran di BPBD,” tanya Anggota legislatif (Anleg) DPRD, H Wardi dalam rapat hearing dengan Disperkim beberapa waktu lalu.
Ditemukan fakta kata dia, bahan material berupa pipa yang tidak terpakai. Warga penerima bantuan menganggap hal itu adalah mubazir. Sehingga, timbul kecurigaan adanya perencanaan yang asal jadi.
Selain itu, warga penerima bantuan juga menyebutkan, mereka diharuskan mengambil material konstruksi pada salah satu toko bangunan yang ditunjuk langsung Disperkim Parigi Moutong.
Idealnya, kalau penerima bantuannya dari Kelurahan Bantaya, Loji dan Maesa maka penyuplai atau toko bangunannya berada dekat dengan domisili warga. Tujuannya, agar tidak ada biaya tambahan transportasi.
Baca juga: Data BPJS dan Dinsos Berbeda Soal Jamkesda Parigi Moutong
“Saya membutuhkan transparansi disini. Karena, itu sudah terjadi di lapangan saat ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disperkim Parigi Moutong Idran mengatakan, penyaluran program rumah tidak menggunakan Kelompok masyarakat (Pokmas). Jadi, dananya itu langsung ke penerima bantuan.
Penyaluran bantuannya sesuai dengan rekomendasi atau berdasarkan kemajuan pekerjaannya. Kalau sudah sesuai lalu ditransfer ke penerima bantuan. Penyalurannya tidak sekaligus.
Ia melanjutkan, termasuk dengan penyaluran upah tukang. Disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan. Kalau total upahnya lima juta Rupiah, yang disalurkan diawal hanya beberapa persen saja.
Untuk kebutuhan materialnya kata dia, sinkron dengan model rumah yang direncanakan. Materialnya dapat diambil di toko bangunan sesuai dengan rekomendasi penerima bantuan.
“Tidak benar kalau kami menunjuk penyuplai material atau toko bangunan dari Desa Tolai. Warga penerima bantuanlah yang menunjuknya,” tutupnya.
Baca juga: Gantikan BPJS, DPRD Usulkan Kartu Parigi Moutong Sehat
Baca juga: Desakan Transparansi Data Jamkesda Parigi Moutong
Laporan: Muhammad Rafii
