209.888 KPM di Sulawesi Tengah Terima BLT BBM dan BPNT

<p>Ket Foto: SEBANYAK 233.167 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak di Sulawesi Tengah. (Foto/Antara)</p>
Ket Foto: SEBANYAK 233.167 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak di Sulawesi Tengah. (Foto/Antara)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – 209.888 ribu keluarga penerima manfaat (KPM di Sulawesi Tengah telah terima bantuan langsung tunai (BLT) dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan langsung non tunai (BPNT).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah Siti Hasbiah saat dihubungi di Palu, Minggu 11 September 2022.

“Data penerima kesejahteraan sebelumnya sebanyak 214.038 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian dilakukan verifikasi dan validasi ulang menjadi 209.888 KPM,” ucap Siti Hasbiah.

Ia menjelaskan, data tersebut mencakup 13 provinsi/kota di provinsi tersebut, dimana penyaluran dua program kesejahteraan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Dua bantuan sosial (Bansos) disalurkan dalam bentuk BLT BBM senilai Rp300.000 untuk bulan September dan Oktober, kemudian BPNT untuk bulan September senilai Rp200.000 yang saat ini sedang disalurkan ke masyarakat.

“Penyaluran tahap pertama sedang berlangsung. Menurut laporan yang kami terima sejauh ini, 10 kabupaten dan satu kota telah di salurkan, sedangkan dua kabupaten lainnya dijadwalkan pada Senin, 12 September 2022, “kata Hasbiah.

Dia menjelaskan, proses pendistribusian tidak ada hambatan oleh PT Pos Indonesia selaku penanggung jawab penyaluran bansos dari pemerintah pusat.

Baca: Oknum Polisi Diduga Perkosa Keponakannya Terancam Dipecat

Ia yakin penerima BLT dan BPNT tepat sasaran karena data usang yang digunakan merujuk pada Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) Departemen Kesejahteraan Sosial.

Hasbiah mengatakan, Pemerintah Pusat telah mencairkan APBD Sulteng tahap pertama sekitar Rp 104,9 miliar.

“Setidaknya Kabupaten Banggai 3.443 KPM sedangkan sembilan daerah lainnya memiliki 8.000 hingga 19.000 KPM dan kami berharap dukungan ini dapat menjaga daya beli masyarakat,” pungkas Hasbiah. (*/Ikh)

Baca: Hacker Bjorka Sentil Denny Siregar Soal Pakai Duit Rakyat

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Lima Daerah di Sulawesi Tengah Bagikan BLT BBM Tahap Pertama

bantuan Langsung Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dari pemerintah pusat tahap pertama.

Mahasiswi Unhas di Makassar Tewas Jatuh dari Lantai Tiga

Mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanudin (Unhas), Fitriani 23 tahun tewas jatuh dari lantai tiga Asrama Ramsi, Sabtu 10 September

Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Desa Wisata Barania di Sinjai

Lapangan kerja dan peluang usaha Desa Wisata Barania di Kabupaten Sinja, Provinsi Sulawesi Selatan, tersebut termasuk dalam daftar 50 desa

Kader PKS di Makassar Gelar Aksi Demo Tolak Harga BBM Naik

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar menggelar demo tolak harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik di Jl AP Pettarani,

DPRD Parigi Moutong Berikan Solusi Terkait Polemik Perda LP2B

Parigi Moutong berikan solusi Pemerintah Kabupaten terkait polemik Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;