Lima Daerah di Sulawesi Tengah Bagikan BLT BBM Tahap Pertama

<p>Penerima Bantuan BLT BBM Tahap Pertama (Ilustrasi Gambar)</p>
Penerima Bantuan BLT BBM Tahap Pertama (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Lima daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, telah bagikan bantuan Langsung Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dari pemerintah pusat tahap pertama.

Hal itu diungkapkan kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah Siti Hasbiah saat dihubungi di Palu, Jumat 9 September 2022.

“Masing-masing nilai bantuan sosial BLT BBM Rp 300.000 dan BPNT Rp 200.000. Besaran yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rp 500.000,” ucap Siti Hasbiah.

Lima daerah yang menyalurkan bantuan sosial BLT BBM tahap pertama yakni Kota Palu, Kabupaten Banggai, Tojo Una-una, Donggala dan Sigi. Distribusi dilakukan melalui mekanisme rumah ke rumah oleh petugas pos.

Bantuan sosial tambahan diberikan kepada masyarakat kurang mampu berdasarkan kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga daya beli masyarakat untuk kepentingan perekonomian nasional melalui kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Dengan demikian, warga yang terdaftar sebagai KPM diharapkan mencari bantuan untuk keperluan rumah tangga dan dorongan.

“Delapan daerah lainnya sedang dipersiapkan dan akan dibagikan kepada warga yang berhak dalam waktu dekat,” kata Hasbiah.

Baca: Kader PKS di Makassar Gelar Aksi Demo Tolak Harga BBM Naik

Ia menjelaskan, setelah pemberlakuan pemadaman data KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos di masing-masing wilayah, total penerima kesejahteraan di Sulteng sebanyak 209.888 KPM.

Dari 209.888 KPM di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, antara lain Kota Palu 17.284 KPM, Kabupaten Buol 14.263 KPM, Donggala 22.530 KPM, Morowali 10.224 KPM, Morawali Utara 8.179 KPM.

Selain Parigi Moutong 30.385 KPM, Poso 19 034 KPM, Sigi 18 167 KPM, Tojo Una-una 13 991 KPM, Tolitoli 15.731 KPM, Banggai 25 824 KPM, Banggai Kepulauan 10.815 KPM dan Kabupaten Banggai Laut 3.443 KPM.

“Total jumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat kepada KPM di Sulawesi Tengah kurang lebih Rp209,8 miliar,” pungkas Hasbiah. (*/Ikh)

Baca: Relawan Musisi Palu-Parigi Salurkan Bantuan Korban Banjir Torue

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Mahasiswi Unhas di Makassar Tewas Jatuh dari Lantai Tiga

Mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanudin (Unhas), Fitriani 23 tahun tewas jatuh dari lantai tiga Asrama Ramsi, Sabtu 10 September

Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Desa Wisata Barania di Sinjai

Lapangan kerja dan peluang usaha Desa Wisata Barania di Kabupaten Sinja, Provinsi Sulawesi Selatan, tersebut termasuk dalam daftar 50 desa

Kader PKS di Makassar Gelar Aksi Demo Tolak Harga BBM Naik

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar menggelar demo tolak harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik di Jl AP Pettarani,

DPRD Parigi Moutong Berikan Solusi Terkait Polemik Perda LP2B

Parigi Moutong berikan solusi Pemerintah Kabupaten terkait polemik Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Jasa Ekspedisi di Makassar Naikkan Harga Pasca BBM Naik

Jasa transportasi barang ekspedisi di Makassar, Sulawesi Selatan, naikkan harga ongkos pengiriman sekitar 15 persen hingga 20 persen sebagai

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;