Jasa Ekspedisi di Makassar Naikkan Harga Pasca BBM Naik

<p>Jasa Ekspedisi (Ilustrasi Gambar)</p>
Jasa Ekspedisi (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Jasa transportasi barang ekspedisi di Makassar, Sulawesi Selatan, naikkan harga ongkos pengiriman sekitar 15 persen hingga 20 persen sebagai Langkah penyesuaian tarif dampak pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu diungkapkan Manajer salah satu jasa angkutan ekspedisi di Makassar, Lili Mulyono, Jumat 9 September 2022.

“Dengan meningkatnya bahan bakar minyak (BBM), sehingga semakin sulit didapat, jadi kami perlu meningkatkan biaya angkutan barang sebesar 20 persen,” ucap Lily Mulyono.

Dia mengatakan, sebelum harga BBM naik, harga barangnya Rp 20.000 per kilogram. Namun, setelah kenaikan harga BBM, tentu biaya transportasi akan naik hingga 20 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga antara Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per kilogram.

Ia mengatakan, harus kita tingkatkan karena nanti kita rugi, sekarang kita punya 40.000 rupee per kilogram barang untuk dikirim ke daerah. Tidak banyak yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini.

“Harus kita tingkatkan karena nanti kita rugi, sekarang kita punya 40.000 rupee per kilogram barang untuk dikirim ke daerah. Tidak banyak yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini,” katanya.

Sahar, sopir truk ekspedisi antarprovinsi, mengatakan kenaikan harga BBM tentu berdampak pada penjualan. Pengiriman barang biasanya dimuat ke daerah-daerah sebanyak puluhan ton, kini volumenya mulai berkurang.

Baca: Pasca Bencana Banjir, Dinkes Palu Pantau Ancaman Penyakit

Dia mengatakan biaya transportasi untuk pembelian BBM sekitar Rp 2 juta sekali jalan. Kesulitan lain adalah solar juga sulit ditemukan di SPBU ketika melintasi kabupaten dan provinsi untuk mengisi.

“Biayanya bisa naik lagi kalau jalur pelayaran sudah melintasi dua provinsi. Sekarang semua harga telah berubah. Tapi kami masih menunggu stabilitas harga BBM. Biayanya juga akan disesuaikan antara 15 hingga 20 persen dari tarif,” katanya.

Selama ini harga komoditas perlahan mulai naik pasca kenaikan harga BBM. Sebelumnya, pada Sabtu, 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga pertalite yang semula Rp 7.650 kini naik menjadi Rp 10.000 per liter. Diikuti Diesel Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter dan bahan bakar Pertamax nonsubsidi menjadi Rp 12.500, naik Rp 14.500 per liter. (*/Ikh)

Baca: Menpora Apresiasi Penuh Festival Sandeq Sulawesi Barat

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Menpora Apresiasi Penuh Festival Sandeq Sulawesi Barat

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali, Apresiasi penuh gelaran Festival Sandeq 2022, milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Pasca Bencana Banjir, Dinkes Palu Pantau Ancaman Penyakit

Pasca bencana banjir, Dinas Kesehatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pantau ancaman penyebaran penyakit di sejumlah wilayah

Ribuan Rumah di Sulawesi Selatan Dapat Instalasi Listrik Gratis

Ribuan rumah di Sulawesi Selatan, akan men dapatkan instalasi listrik gratis di tahun 2022. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah

Uang Nasabah Hilang, BRI Sulawesi Utara Lakukan Investigasi

Uang nasabah hilang, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, lakukan investigasi

Genjot Penguatan Produk Pertanian, Pemkot Palu Gelar Pasar Tani

Genjot penguatan produk pertanian, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, gelar pasar tani guna mendekatkan petani

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;