Jakarta, gemasulawesi.com– Kemenpan RB prioritaskan tiga profesi honorer untuk mengikuti tes seleksi jadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK selama masa transisi hingga 2023.
“Tiga profesi honorer yakni guru, dosen, serta tenaga kesehatan menjadi konsentrasi kami untuk bisa diselesaikan jadi CPNS atau PPPK,” ungkap Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja, dikutip dari CNN, Senin 27 Januari 2020.
Alasannya, hingga saat ini jumlah pegawai administrasi masih mendominasi. Setidaknya, ASN di seluruh Indonesia sudah mencapai 4,28 juta orang. Sebanyak 39,1% atau sekitar 1,6 juta di antaranya adalah tenaga administrasi.
Sehingga, saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk memperbaiki komposisi aparatur sipil negara. Menurut dia, pemerintah lebih membutuhkan pegawai teknis untuk bisa maksimal.
Walaupun demikian, tak akan ada pelarangan bagi tenaga honorer administrasi untuk mengikuti seleksi, asalkan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
“Jadi untuk sekarang sampai 3 atau 5 tahun ke depan tenaga honorer administrasi ini akan kita kontrol betul, sangat selektif betul,” jelas dia.
Ia menerangkan, dari total 483 ribu pegawai honorer yang belum lulus seleksi CPNS atau PPPK hingga saat ini setidaknya terdapat 157.210 orang merupakan guru, dosen 86 orang dan tenaga kesehatan 6.091 orang.
Sementara itu, tenaga honorer di bagian administrasi masih mendominasi yang belum lulus seleksi CPNS ataupun PPPK yakni 269.400 pegawai.
Sebelumnya, dalam rapat pemerintah bersama tujuh Komisi Gabungan DPR RI pada 23 Juli 2018 disepakati tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun dapat mengikuti tes penerimaan CPNS 2018 melalui formasi khusus Guru dan Tenaga Kesehatan.
Kala itu tercatat, sebanyak 13.347 orang honorer dinyatakan masih memenuhi syarat. Namun, setelah dilaksanakan proses seleksi CPNS 2018, dari sebanyak 8.765 pelamar terdaftar lulus sebanyak 6.638 guru dan 173 tenaga kesehatan.
Pemerintah dan DPR RI sepakat menghapus perekrutan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan mulai tahun ini.
Perekrutan pegawai honorer sendiri disebutkan tak sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang hanya mengakui PNS dan PPPK.
Pelarangan perekrutan tenaga honorer juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, pasal 96 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat larangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengangkat pegawai non-PNS serta non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. (***)
Baca juga: Ini Jadwal Lengkap Ujian SKD Kabupaten Parigi Moutong
