Bawaslu Kota Palu Usulkan Penempatan ASN di Sekretariat

<p>Ket Foto: Kantor Bawaslu Kota Palu (Foto/palu.bawaslu.go.id)</p>
Ket Foto: Kantor Bawaslu Kota Palu (Foto/palu.bawaslu.go.id)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu, usulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar ditempatkan di sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan, untuk mendukung kerja pengawasan terhadapa penyelenggaraan Pemilu di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Bawaslu Kota Palu Moh Haritsyah saat berdialog dengan sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo di Palu, Kamis 6 Oktober 2022.

“Kerja Panwaslu harus ada dukungan Sekretariat, maka kami telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota Palu untuk menunjuk ASN sebagai kepala Sekretariat,” ucap Moh Haritsyah.

Ia mengusulkan agar penempatan ASN di sekretariat Panwaslu kecamatan hanyalah tugas tambahan untuk mendukung fungsi pengawasan Pemilihan Umum dan pemilihan kepala Daerah (Pilkada).

Dengan demikian, setiap sekretariat membutuhkan sekitar tiga anggota ASN dengan tugas tambahan sebagai kepala sekretariat, pemegang uang muka kegiatan (PUMK) atau bendahara juga operator.

“ASN yang terlibat dalam penanganan sekretariat mendapat honor tersendiri dari Bawaslu dan fungsi tetapnya sebagai pegawai di instansi masing-masing juga tidak terganggu,” kata Haritsyah.

Ia menambahkan ada delapan kecamatan di kota Palu, sehingga dibutuhkan 24 tenaga ASN untuk mengisi perangkat sekretariat Panwaslu.

Pada periode-periode sebelumnya, kata dia, lembaga “ad hoc” Bawaslus selalu memiliki ASN sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2021 terkait organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kecamatan juga Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota.

Menurut dia, berdasarkan kebutuhan pelatihan yang dianggarkan, Bawaslum membutuhkan tiga ASN, berbeda dengan pemilihan umum tahun lalu yang hanya menggunakan dua ASN.

“Tugas dan wewenang kepala sekretariat bertanggung jawab atas kinerja staf Sekretariat, termasuk mempromosikan staf dan memfasilitasi tugas Panwaslu,” kata Haritsyah.

Dalam pertemuan dialog tersebut, menurut Haritsyah, Pemkot Palu memberikan reaksi positif atas permintaan Bawaslu setempat usul agar diadakan rapat lanjutan nanti.

Baca: Komite II DPD RI Apresiasi Langkah Cepat Kementan Atasi PMK

Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo mengatakan, pihaknya menyambut baik permintaan Bawaslu setempat, sekaligus sebagai bentuk kerjasama antara penyelenggara dan pemerintah daerah untuk menyukseskan Partai Demokrat yang dilakukan pada tahun 2024.

Dari usulan itu, Sekkot langsung berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian (BKPSDM) dan menyerahkan hal tersebut kepada Wali Kota Palu untuk ditindaklanjuti.

“Itu bagian dari kerjasama. Sebagai aturan, kami juga harus mendiskusikan langkah ini dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak ada kesalahan administrasi saat pelaksanaannya,” ucap Irmayanti. (*Dn/Ikh)

Baca: Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema dan Dirut PT LIB Jadi Tersangka

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Komite II DPD RI Apresiasi Langkah Cepat Kementan Atasi PMK

apresiasi Langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI), atasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di

Warga Makassar Ditangkap Polisi, Curi Uang Nasabah Bank Sultra

Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat telah ditangkap polisi mapolres baubau, terkait percobaan curi uang nasabah Bank Sultra

DLH Kota Palu Bangun RTH Ciptakan Kota Hijau dan Bersih

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bangun ruang terbuka hijau (RTH), guna menciptakan kawasan hijau dan bersih

Bawaslu Sulteng Libatkan Masyarakat, Cegah Pelanggaran Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng), libatkan masyarakat bagian dari upaya cegah pelanggaran pemilu dengan

Kemenhub Turun Tangan Atasi Konflik di Pelabuhan Kendari

atasi terkait konflik permintaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Kantor KSOP Kelas II Pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara, agar diberikan

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;