Poso Sampaikan Maaf Bongkar Gapura Perbatasan Parigi Moutong

<p>Ket Foto: Gapura perbatasan Parigi Moutong dan Poso </p>
Ket Foto: Gapura perbatasan Parigi Moutong dan Poso

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Poso, sampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Daerah Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah terkait kekeliruan bongkar gapura perbatasan Parigi Moutong yang dilakukan oleh pihaknya beberapa waktu lalu atas kegiatan pekerjaan fisik.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten, Poso Frits Sam Purnama K usai menemui Pemerintah Parigi Moutong di Parigi, Senin 17 Oktober 2022 membahas masalah tersebut.

“Kami mewakili permintaan maaf Bupati Poso atas kekeliruan yang yang terjadi, ini adalah masalah kesalahpahaman antara instansi pemberi dan pihak ketiga,” ucap Frits Sam Purnama K.

Ia menjelaskan, setelah kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya dibahas intens dengan Bupati Poso terkait langkah strategis ke depan.

Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah Pemerintah Poso akan membangun kembali gapura perbatasan antara Parigi Moutong dan Poso yang sudah dibongkar.

“Sebagai Pemerintah Daerah yang bertetangga, kami tidak ingin ada gesekan. Untuk itu kami membangun komunikasi yang intensif. Sampai saat ini Pemerintah Daerah Parigi Moutong selalu mendukung kegiatan kami di daerah begitu juga sebaliknya, pada saat banjir kemarin kami juga turut serta dalam penyaluran bantuan sembako kepada warga Parigi Moutong,” kata Frits.

Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran mengatakan permintaan maaf Pemerintah Kabupaten Poso telah ditindaklanjuti secara tertulis dan hasil pembicaraan antara kedua belah pihak telah ditindaklanjuti secara profesional.

Selain itu, Pemerintah Daerah Parigi Moutong juga berupaya menjaga situasi di Kamtibmas untuk menjaga agar situasi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membenturkan masyarakat.

Baca: Kejati Sulsel Tahan Kadishub Kota Makassar Iman Hud

Zulfinasran mengatakan, Alhamdulillah untuk saat ini situasi masih kondusif dan dia berharap tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan.

Ia juga berharap jurnalis di daerah itu dapat membantu pemerintah dengan memberdayakan publik dengan berita-berita yang menyejukkan.

“Peran media sangat penting untuk menjaga kerukunan karena yang terjadi semata-mata karena kurangnya komunikasi seperti yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Poso,” pungkas Zulfinasran. (*/Ikh)

Baca: Bawaslu Parigi Moutong Ingatkan ASN Jaga Netralitas Pemilu

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

...

Artikel Terkait

wave

Bawaslu Parigi Moutong Ingatkan ASN Jaga Netralitas Pemilu

(Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, ingatkan agar aparatur sipili negara (ASN) bisa menjaga netralitas pemilu

Jurnalis RRI Jadi Korban Geng Motor Saling Serang di Makassar

Jurnalis RRI jadi korban geng motor yang saling serang di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnalis RRI Sarifuddin terluka di tangan

Banjir Merendam Belasan Rumah di Kecamantan Poleang Utara

Banjir merendam belasan rumah di Kecamatan Poleang Utara, Desa Pusuea, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Ratusan Relawan Makassar Sosialisasikan Anies Baswedan

Ratusan relawan Mileanies Sulawesi Selatan (Sulsel), beserta DPP Relabatin bergerak untuk sosialisasikan bakal calon presiden Anies Baswedan

Peduli Korban Banjir, Pemprov Sulbar Salurkan 1,2 Ton Beras

Peduli korban banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) 1,2 ton beras bagi korban banjir di daerah terisolir

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;