Dinsos Sulteng Perpanjang Masa Penyaluran BLT BBM

<p>Ket Foto: Penerima BLT BBM (Foto/Ilustrasi Gambar)</p>
Ket Foto: Penerima BLT BBM (Foto/Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Tengah (Sulteng) perpanjang masa proses penyaluran tahap satu, bantuan langsung tunai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan sosial tunai pangan gagal bayar kepada penerima manfaat.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah di Palu, Selasa 18 Oktober 2022.

“Sesuai kebijakan pemerintah, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang gagal bayar karena alasan teknis akan tetap dibayar melalui kantor pos di masing-masing daerah hingga minggu depan,” ucap Siti Hasbiah.

Ia menjelaskan, pembayaran BLT BBM belum terealisasi antara lain karena berbagai faktor seperti penerima manfaat meninggal dunia, pindah wilayah, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan yang bersangkutan berada di luar daerah.

Khusus warga yang masih berada di luar daerah, kata dinas sosial meminta petugas lapangan menghubungi KPM untuk memastikan keberadaan individu tersebut agar penyaluran dapat diselesaikan dengan cepat.

“Perpanjangan masa penyaluran BLT BBM berlaku untuk keluarga sasaran yang tidak berada di tempat sesuai kebijakan pemerintah dan kami berharap penerima manfaat dapat memanfaatkan kebijakan itu” kata Hasbiah.

Jumlah penerima manfaat yang belum dibayar di Sulawesi Tengah saat ini sebanyak 5.344 KK terdampak kuota provinsi 241.891 keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Baca: Bawaslu Parigi Moutong Ingatkan ASN Jaga Netralitas Pemilu

Hasbiah mengatakan, tidak ada data klasifikasi berapa keluarga binaan yang pindah, meninggal dan tidak sedang berada di tempat. Oleh karena itu, pihaknya memastikan bansos yang telah disalurkan di kabupaten/kota sudah benar, karena penerima bantuan ini adalah keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam data Kesejahteraan Sosial (DTKS) masing-masing daerah.

Dia menambahkan, dana bantuan yang disalurkan pada tahap pertama digabungkan dengan BBM BLT senilai Rp 300.000 untuk kebutuhan pada bulan September dan Oktober 2022 dan kemudian bansos tunai pangan senilai Rp. 200.000. Total bantuan yang diterima melalui kantor pos kepada keluarga sasaran adalah Rp 500.000 melalui petugas kantor pos mengunjungi rumah para penerima manfaat.

“Sejauh ini kami menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran tahap kedua, karena tercatat 100 persen sudah disalurkan di Sulawesi Tengah, kecuali KPM yang gagal bayar,” pungkas Hasbiah. (Dn)

Baca: Poso Sampaikan Maaf Bongkar Gapura Perbatasan Parigi Moutong

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

 

...

Artikel Terkait

wave

Poso Sampaikan Maaf Bongkar Gapura Perbatasan Parigi Moutong

Pemerintah Daerah Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah terkait kekeliruan bongkar gapura perbatasan Parigi Moutong yang dilakukan

Bawaslu Parigi Moutong Ingatkan ASN Jaga Netralitas Pemilu

(Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, ingatkan agar aparatur sipili negara (ASN) bisa menjaga netralitas pemilu

Jurnalis RRI Jadi Korban Geng Motor Saling Serang di Makassar

Jurnalis RRI jadi korban geng motor yang saling serang di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnalis RRI Sarifuddin terluka di tangan

Banjir Merendam Belasan Rumah di Kecamantan Poleang Utara

Banjir merendam belasan rumah di Kecamatan Poleang Utara, Desa Pusuea, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Ratusan Relawan Makassar Sosialisasikan Anies Baswedan

Ratusan relawan Mileanies Sulawesi Selatan (Sulsel), beserta DPP Relabatin bergerak untuk sosialisasikan bakal calon presiden Anies Baswedan

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;