Pemda Parigi Moutong Gelar Sosialisasi Pemanfaatan GDPK

<p>Ket Foto: Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Samin Latandu (Foto/ Prokopim Parigi Moutong)</p>
Ket Foto: Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Samin Latandu (Foto/ Prokopim Parigi Moutong)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, gelar sosialisasi penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) sebagai arahan kebijakan dalam program lima tahun.

Hal itu diungkapkan Asisten Bidang dan Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Parigi Moutong, Samin latandu, saat menghadiri sosialisasi dan fasilitas pemanduan kebijakan pemerintah dalam penyusunan serta pemanfaatan GDPK di Parigi, Kamis 27 Oktober 2022.

“Dokumen ini harus disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai program pembangunan kependudukan,” ucap Samin Latandu.

Ia menjelaskan, dokumen ini sangat bermanfaat dan dapat menjadi dasar untuk mengelola pembangunan kependudukan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan menggunakan lima pilar.

Lima pilar yang dimaksud adalah pengendalian kualitas kependudukan, peningkatan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, penataan distribusi dan pengerahan mobilitas penduduk, dan penataan data untuk acuan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis ke dalam lima wilayah pembangunan kependudukan.

“Melalui kesempatan ini, efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya menjadi sangat penting,” kata Samin.

Dalam program ini, kata dia, ada tiga isu strategis GDPK, antara lain faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kompleks kependudukan di Indonesia, kemudian program kependudukan dan perencanaan pembangunan kependudukan.

Baca: Temuan Tengkorak Manusia di Kendari, Polisi Ungkap Identitas Mayat

Kemudian dengan adanya struktur kelembagaan yang mengelolanya diperlukan koordinasi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut dia, dalam dua fase ini perlu penguatan koordinasi guna memperkecil kesenjangan antara konsep dan implementasi, meminimalkan berbagai konflik antara kebijakan dan peraturan, mengurangi konflik kewenangan dan multi tafsir pelaksanaan kebijakan.

“Lima pilar pembangunan kependudukan merupakan elemen penting untuk melegitimasi strategi dan bersinergi karena penduduk adalah tiang negara,” pungkas Samin. (Dn)

Baca: Aksi Pencurian Kotak Amal Masjid Makassar Terekam CCTV

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

...

Artikel Terkait

wave

Aksi Pencurian Kotak Amal Masjid Makassar Terekam CCTV

pencurian kotak amal di Masjid Al Muawanah, kantor Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terekam kamera pengintai atau CCTV

Diduga Edarkan Narkoba, Dua Satpol PP Sulsel Dibekuk Polisi

(Satpol PP), yang bertugas berjaga di pintu timur kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil dibekuk polisi.

Beri Perlawanan, Demonstran di Poboya Gunakan Bom Molotov

Beri perlawan demonstran di Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah gunakan bom molotov bentrok dengan polisi yang terjadi

Insiden Penganiayaan Atlet Dayung, Bupati Sinjai Minta Maaf

Insiden penganiayaan atlet pendayung dari Kabupaten Selayar, setelah pertandingan di cabang olahraga dayung pekan Olahraga Provinsi (Porprov)

Cegah Stunting, Remaja Putri di Palu Minum Tablet Tambah Darah

Cegah stunting, remaja putri di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, minum tablet tambah darah guna menjaga hemoglobin tetap stabil, melalui

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;