Disbudpar Sulsel Akan Libatkan UMKM Setiap Event Pariwisata

<p>Ket Foto: Tempat wisata Masjid Terapung Sulawesi Selatan (Foto/Pixabay)</p>
Ket Foto: Tempat wisata Masjid Terapung Sulawesi Selatan (Foto/Pixabay)

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan libatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di setiap kegiatan pemerintah, seperti event pariwisata.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Disbudpar Sulsel Devo Khadafi di makassar, Jumat 9 Desember 2022.

“Kita punya banyak program budaya dan pariwisata. Nanti tahun 2023 Disbudpar Sulsel libatkan mereka, para pelaku UMKM,” ucap Devo Khadaffi.

Devo mengatakan bahwa keikutsertaan pelaku UMKM dalam event pariwisata ini juga merupakan bentuk sinergi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Baca: Masjid Raya Bantaeng Direnovasi Pemrov Sulsel

Dengan keterlibatan UMKM, para pelancong atau wisatawan juga memiliki banyak peluang untuk mencari hal-hal yang menurut mereka sangat menarik, seperti mencari sesuatu yang khas dari daerah tersebut, seperti kerajinan tangan atau juga produk lainnya.

“Tahun depan 2023, akan banyak kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saya kira UMKM akan ikut dalam pameran tersebut,” katanya.

Devo menyampaikan bahwa UMKM dapat memamerkan dan menjual produknya di event Disbudpar manapun dan tidak dipungut biaya alias gratis.

Baca: TP PKK Sulsel Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Ia mengatakan, tentunya kalau 23 kegiatan ini dan melibatkan UMKM, semuanya bergiliran sehingga semua orang bersemangat untuk menjual produk dan memperkenalkan. Ada museum Lagaligo, ada kawasan Benteng Somba Opu. Jadi kami akan melibatkan UMKM.

Selain itu, Devo meminta agar workshop UMKM yang akan datang diadakan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan bukan di hotel.

“Kami berharap tahun depan semua kegiatan creative workshop tidak lagi diadakan di hotel tapi di pusat perbelanjaan sehingga teman-teman bisa belajar langsung di mall dan menjual produknya,” katanya. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Kemenkominfo Dorong Jurnalis Sulteng Edukasi Literasi Digital Masyarakat

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dorong jurnalis di Provinsi Sulawesi Tengah, literasi digital kepada masyarakat

Masjid Raya Bantaeng Direnovasi Pemrov Sulsel

Pemprov Sulsel menganggarkan Rp800 juta untuk merenovasi Masjid Raya Bantaeng. Dana renovasi tersebut diserahkan oleh Gubernur

Pekerja Jaringan Internet Tewas Tersengat Listrik di Balaikota Makassar

Seorang pekerja jaringan internet tewas tersengat listrik di Lantai 6 Tower Balaikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinkes Palu Sebut Prevalensi Stunting Kota Palu Turun 6,2 Persen

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu menyebutkan angka prevalensi stunting di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menurut data

Jaga Ketahanan Pangan, Bupati Sinjai Ajak Warga Budidaya Alpukat Aligator

Jaga ketahanan pangan, Bupati Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, ajak warga untuk budidaya alpukat aligator.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;