Wabup Parigi Moutong Tinjau Proyek Fisik Anggaran DAK dan APBD

<p>Ket Foto: Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai meninjau sejumlah lokasi proyek fisik (Foto/Prokopim Parigi Moutong)</p>
Ket Foto: Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai meninjau sejumlah lokasi proyek fisik (Foto/Prokopim Parigi Moutong)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, tinjau langsung proyek fisik anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bak jaringan distribusi (SLR) di Desa Dusun Barat Gondagon, Kecamatan Tinombo, Sulawesi Tengah Rabu, 21 Desember 2022.

Sekitar 5 km dari pemukiman penduduk Dusunan Barat bagian dalam, kec. Tinombo Wabup Badrun Nggai menyempatkan diri untuk meninjau lokasi bak jaringan distribusi air bersih (SLR) yang berada di daerah pegunungan.

Wabup mengatakan saat meninjau lokasi proyek fisik DAK dan APBD mengatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, jaringan distribusi air atau SLR bisa dapat langsung dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat miskin.

“Tolong, saya harap warga sekitar yang kesulitan mendapatkan air bersih bisa menggunakan dan menikmati aliran air ini secepatnya,” himbaunya kepada Dinas PU dan salah satu pekerja di lokasi itu.

Baca: Wabup Parigi Moutong Tinjau Lokasi Proyek Fisik di Wilayah Utara

Selaku pejabat daerah, Wabup menambahkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan Stunting di Parigi Moutong, Wabup juga berharap distribusi air bersih ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi stunting di Parigi Moutong.

Selain mengunjungi Desa Dusunan Barat, Wakil Bupati juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan warga Desa Eea, Kecamatan Palasa yang mendapatkan air bersih.

Pesan Wakil Bupati kepada salah satu warga Desa Eea atas nama Asriani (IRT) mendapat tanggapan yang baik.

Baca: Wabup Parigi Moutong Review Kinerja Aksi Percepatan Penurunan Stunting

“Alhamdulillah kami bersyukur air ini bisa digunakan, tapi belum bisa dikonsumsi (diminum) karena air ini masih dalam uji lab dalam beberapa minggu mendatang,” kata Wabup.

Peninjauan lain juga dilakukan di Puskesmas Kec. Palasa dan kec. Mepanga, Review Mesin Pengering Padi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Sumber Tani, Kec. Melanga dan Gapoktan Desa Ambosagon Kaya, Kec.Mepanga, SMP Satap Kec. Bolano Lambunu dan SMPN 2 Bolano Kec. Bolano. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Jelang Nataru, Stok Elpiji Subsidi di Sulteng Aman

Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023, PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan stok elpiji bersubsidi untuk Provinsi Sulawesi Tengah,

Satpol PP Tertibkan Warga yang Tinggal di Atas Lahan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Satpol PP Sulawesi Selatan melakukan penertiban terhadap warga yang mendiami lahan Instalasi Kebun Benih Hortikultura (IKBH).

RS Primaya Makassar Menawarkan Program Bayi Tabung Harga tidak Semahal Sebelumnya

Program bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF) tetap menjadi solusi bagi para orang tua yang kesulitan memiliki anak.

Beredar Rekaman CCTV Korban Tarik Tambang IKA Unhas Sebelum Meninggal

Media Sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya rekaman CCTV tarik tambang di Makassar, yang menelan korban jiwa.

Ini Titik Rawan Kemacetan Sulawesi Selatan Saat Liburan Akhir Tahun

Beberapa ruas jalan di Sulawesi Selatan menjadi titik rawan kemacetan saat menjelang liburan tahun baru, lantas dimana sajakah itu?

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;