Pemda Parigi Moutong Gelar Konsultasi Publik RPD 2024-2026

<p>Ket Foto: Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai membuka kegiatan forum komunikasi penyusunan RPD tahun 2024-2026. (Foto/Prokopim Parigi Moutong)</p>
Ket Foto: Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai membuka kegiatan forum komunikasi penyusunan RPD tahun 2024-2026. (Foto/Prokopim Parigi Moutong)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Sebagai langkah awal dalam persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Parigi Moutong, gelar Konsultasi Publik Rancangan RPD tahun 2024-2026.

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan RPD tahun 2024-2026 ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Badrun Nggai, SE dan dihadiri oleh seluruh OPD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Ketua KNPI, TP-PKK.

Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa memasuki tahun 2023 akan menjadi tahun yang penting baginya karena terkait dengan berakhirnya RPJMD serta berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Diperlukan forum khusus untuk menyusun rencana daerah 2024-2026 guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan menengah Kabupaten Parigi Moutong, sesuai arahan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2022.

Baca: Pemda Parigi Moutong Beri Peralatan Usaha Bagi 42 UMKM Produktif

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan untuk memberikan dokumen awal perencanaan pembangunan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) rencana strategis perangkat daerah (renstra pd) dan rencana kerja perangkat daerah (renja pd).

Wabup berharap dapat menyampaikan bahwa forum ini dapat dijadikan tonggak bagi pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi antara instansi pemerintah, masyarakat dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam merumuskan program dan prioritas pembangunan kegiatan sesuai kebutuhan.

Ia mengingatkan lagi bahwa pada forum selanjutnya, seluruh perangkat daerah harus memperhatikan prioritas program dan kegiatannya, baik memperhatikan aspek fungsi dan kewenangan, maupun pendanaan agar cepat mensinergikan sumber dana oleh Pemerintah Pusat (APBN), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Parigi Moutong.

Baca: Pemda Parigi Moutong Kucurkan Bonus Atlet Porprov Rp 995 Juta

“Saya berharap melalui forum ini semua dapat bekerja sama dengan baik sehingga proses pembangunan menuju kabupaten unggulan Parigi Moutong tahun 2024-2026 dapat berjalan lancar dan harmonis,” harapnya. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Sebanyak 3.344 Rumah Terdampak Banjir di Kota Makassar

Sebanyak 3.344 rumah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan terdampak banjir, hal itu berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana

Pelabuhan Makassar Lakukan Antisipasi Puncak Arus Balik

Pelabuhan Makassar lakukan antisipasi puncak arus balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023. Hernadi Tri Cahyanto Kepala Otoritas

Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan Logistik Korban Banjir Maros

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) salurkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Maros.

BPJS Kesehatan Berhenti Kerjasama, Pasien RS Grestelina Makassar Terlantar

BPJS Kesehatan Kota Makassar memastikan untuk stop Kerjasama dengan sejumlah rumah sakit dan klinik di Kota Makassar, diantaranya

Gelombang Pasang Perairan Sulawesi Rusak Jalan di Majene

Diterjang gelombang pasang dari Perairan Sulawesi, jalan trans sulawesi di pesisir Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene rusak

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;