Pendaftaran PPPK di Kemenag Wilayah Sulut Sepi Peminat

<p>Ket Foto: Kepala Kemenag wilayah Sulut Sarbin Sehe (Foto/Website Kemenag Sulut)</p>
Ket Foto: Kepala Kemenag wilayah Sulut Sarbin Sehe (Foto/Website Kemenag Sulut)

Sulawesi Utara, gemasulawesi- Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama (Kemenag) untuk wilayah Sulawesi Utara (Sulut) sepi peminat. Pasal jumlah pendaftar PPPK untuk Kemenag wilayah Sulut baru 268.

Padahal Kemenag wilayah Sulut memerlukan 474 PPPK. Sehingga Kepala Kemenag wilayah Sulut Sarbin Sehe meminta Kantor Kementerian Agama di setiap Kabupaten dan Kota melakukan pemantaun serta menyebar luaskan informasi terkait rekrutmen PPPK.

“Ini instruksi khusus dari saya agar semua Kantor Kementerian Agama di setiap kabupaten dan kota se Sulawesi Utara,” kata Sarbin Sahe, Jumat 6 Januari 2023 di Manado.

Baca: BWSS Sulawesi Utara Alokasikan Anggaran Ratusan Miliar Untuk Danau Tondano dan Bendungan Lolak

Melalnjutkan, pelaksanaan rekrutmen PPPK yang saat ini pendaftarannya sudah dibuka. Ia pun menjelaskan, pendaftaran dilakukan secara online atau daring.

Masih sedikitnya pendaftar untuk PPPK di Kemenag wilayah Sulut, kemungkinan kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

Oleh karenanya untuk Kantor Kementerian Agama di setiap kabupaten dan kota untuk memberikan informasi seluas – luasnya pada CPPK untuk dapat diterima secara baik.

Baca: BI Sebut Inflasi Masih Menghantui Sulawesi Utara di Januari

Tak hanya itu penyebaran informasi juga perlu dilakukan secara kontinyu selama pendaftaran sampai pada pelaksanaan tes. Mengingat dari 474 kursi CPPPK yang tersedia.

Hingga saat ini baru 268 CPPPK yang sudah melakukan pendaftaran secara daring. Adapun dari 474 PPPK yang dibutuhkan Kemenag wilayah Sulut dari berbagai formasi

“Formasi yang tersedia diantaranya, penyuluh, penghulu, guru, pranata humas, arsiparis, pranata komputer yang semuanya itu perlu disampaikan terhadap publik atau para tenaga honorer Kementerian Agama yang sudah terdata agar bisa melakukan pendaftaran,” ujarnya.

Baca: Kasus Covid di Sulawesi Utara Kembali Meningkat dari Juli Hingga Desember 65 Orang Dinyatakan Meninggal

Pihaknya mengaharapkan kesempatan ini nantinya dimanfaatkan dengan baik oleh lulusan strata satu (S1) di Sulawesi Utara.

Pemerintah nanti terus meningkatkan kualitas para penyuluh ataupun guru sehingga kinerja di lingkungan Kemenag wilayah Sulut akan semakin prima, demikian kata Sarbin Sehe. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Sulawesi Selatan Tangani Puluhan Kilometer Jalan Lalu Lintas Harian Rata-Rata

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menangani ruas jalan yang masuk dalam kategori lalu lintas harian rata-rata (LHR).

Mulai Senin, Transaksi Solar Kota Palu Wajib Gunakan QR

transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar mengunakan Quik Respons (QR) code atau kode batang di Kota Palu,

Guru dan Murid Desa Balawae Seberangi Sungai Menuju Sekolah, Gubernur Sulsel Bangunkan Jembatan

Pembangunan jembatan Desa Balawae dilakukan setelah sebelumnya viral vidio guru dan murid di desa tersebut.

Program Jumat Palu Sehat Permudah Layanan Kesehatan

Permudah layanan kesehatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan program Jumat Palu sehat untuk

Kementerian PUPR Bangun Instalasi Air Bersih Untuk Huntap Duyu

(PUPR) bangun sistem instalasi pengolahan air (IPA) guna pemenuhan air bersih di kawasan hunian tetap (huntap) Duyu

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;