Mendagri Mewanti-wanti Kepala Daerah di Sulsel Terkait Peningkatan PAD

<p>Ket Foto: Kunjungan Kerja Mendagri Tito Karnavian di Sulawesi Selatan, Jumat 27 Januari 2023 (Foto/laman Kementerian Dalam Negeri)</p>
Ket Foto: Kunjungan Kerja Mendagri Tito Karnavian di Sulawesi Selatan, Jumat 27 Januari 2023 (Foto/laman Kementerian Dalam Negeri)

Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti semua Kepala Daerah di Sulawesi Selatan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait peningkatan PAD, Tito Karnavian meminta semua Kepala Daerah di Sulawesi Selatan agar mengubah paradigmanya yang mampu menemukan berbagai peluang guna meningkatkan PAD.

Hal ini disampaikan saat Forum Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Juma 27 Januari 2023.

Baca: Penderita Kanker Kulit di Sulawesi Selatan Menempati Posisi Tiga Secara Nasional

“Usahakan agar PAD lebih dominan daripada transfer pusat, semua harus benar-benar berpikir (dan) bekerja keras (meningkatkan PAD)”, jelas Mendagri.

Tito Karnavian melanjutkan, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagi kedalam tiga kategori daerah dalam hal kemampuan perpajakan. Pertama, wilayah dengan kapasitas fiskal yang kuat, yang ditandai jumlah PAD-nya jauh lebih banyak Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kedua, daerah dengan kapasitas fiskal yang sedang menunjukkan besaran PAD hampir identik dengan jumlah TKDD-nya. Ketiga, wilayah dengan kapasitas fiskal rendah yang ditunjukan dengan PAD lebih rendah dari TKDD-nya.

Baca: Ratusan Rumah di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Terancam Rusak Karena Abrasi

“(Daerah dengan kekuatan fiskal kecil), pemimpin daerah harus benar-benar pandai mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya,” jelas Mendagri.

Menambahkan, bayangkan menjalankan negara atau wilayah seperti rumah tangga. Ketika pendapatan melebihi pengeluaran, pemerintah daerah dapat menghemat uang untuk membuat berbagai program yang dapat meningkatkan kemakmuran daerah.

Namun, jika jumlah PAD rendah, pemerintah daerah akan kesulitan membuat program yang lebih kreatif karena kekurangan dana. Kendati demikian, ia berpendapat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori daerah dengan kekuatan fiskal yang relatif kuat.

Baca: Sempat Kisruh, Ini Dia Sosok PJ Sekda Sulawesi Selatan yang Baru Dilantik

Hal ini memperlihatkan jumlah PAD Sulsel di level 57,25%. dan pendapatan dari pengiriman uang pusat sebesar 42,65%.

“Apa artinya itu?” Untuk Sulawesi Selatan, ini termasuk kapasitas fiskal yang relatif kuat, sektor swasta memiliki kehidupan yang signifikan,” ujarnya.

Akan tetapi, Mendagri tetap mengimbau pemerintah/kota di Sulsel yang PAD-nya masih lemah untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Baca: Pemerintah Sulawesi Selatan Tangani Puluhan Kilometer Jalan Lalu Lintas Harian Rata-Rata

Di sisi lain, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah agar penggunaan dana yang dibutuhkan lebih optimal dan tepat sasaran untuk menjaga perputaran uang beredar di masyarakat, termasuk mendorong pengembangan sektor swasta.

Uang yang beredar harus dihemat untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu elemen yang mendukung pertumbuhan ekonomi. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Lelang Jabatan Sekda Sulsel, 8 Orang Terdaftar Sebagai Peserta Seleksi

Sebanyak 8 peserta terdaftar ikuti lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Viral Video Ibu di Gowa Beri Minum Kopi Instan ke Bayi

Video viral ibu memberikan minum kopi instan kepada bayi di Gowa, Sulawesi Selatan menuai sorotan. Bahkan kepolisian langsung ambil tindakan

Maraknya Isu Penculikan Anak, Kapolresta Palu Minta Masyarakat Jangan Mudah Percaya Berita Hoax

Maraknya isu penculikan anak di Kota Palu, Kapolresta Palu Kombes Pol Barliansyah meminta masyarakat jangan mudah percaya berita hoax.

Kain Tenun Motif Raja dan Tadulako Dapat Hak Kekayaan Intelektual Dari Kemekumham

Kain tenun motif Raja dan Tadulako menerima Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pimpin Rakor Awal Tahun 2023, Gubernur Ingin Pariwisata Sulteng jadi Penyangga IKN

Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura Ingiin Pariwisata Sulteng jadi Penyangga IKN, disampaikan Gubernur Sulteng saat memimpin rakor.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;