Wabup Parimo Minta Dana Desa Untuk Bantu Penanganan Stunting

<p>Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai rapat koordinasi percepatan penanganan tengkes (Foto/Prokopim Kabupaten Parimo)</p>
Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai rapat koordinasi percepatan penanganan tengkes (Foto/Prokopim Kabupaten Parimo)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai meminta Kepala Desa untuk mengalokasikan sedikit dana desa untuk penangan stunting. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan penanganan tengkes, Selasa 31 Januari 2023.

Badrun Nggai mendukung penggunaan dana desa guna membantu percepatan penanganan stunting atau tengkes di kabupaten ini.

Badrun Nggai pun memaparkan survai status gizi Indonesia kasus stunting di tahun 2022 sebesar 27,4 persen. Sementara untuk tahun ini target nasional akan di turunkan mejadi 14 persen.

Baca: TPKK Parigi Moutong Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Pernikahan Dini

” Dari data itu Pemerintah Daerah (Pemda) tak henti–hentinya selalu fokus guna menurunkan permasalahan stunting di kabupaten Parimo,” katanya.

Menambahkan, percepatan penanganan stunting mesti didorong dengan pembiayaan, salah satunya alokasi dana desa bisa di gunakan menekan prevalensnya.

Ia menyebutkan, Pemkab Parigi Moutong serius untuk penuntasan prevalensi stunting, bahkan kebijakan ini sudah dimasukan ke dalam Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 267.45/391/Bappelitbangda tentang desa prioritas percepatan penurunan stunting di tahun ini.

Baca: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan Pasang Alat Pelacak Pada Hewan Ternak

Arah fokus komitmen Pemda setempat ialah pendataan target sasaran, lalu intervensi spesifik serta sensitif pada sasaran stunting, pembentukan juga penguatan pusat informasi selanjutnya konseling remaja (PIK-R) SMP dan SMA.

Lalu, pemanfaatan alokasi dana desa guna percepatan penurunan prevalensi stunting, melaksanakan pematauan juga evaluasi kinerja, dan menetapkan target penurunan prevalensi stunting setiap kecamatan.

“Adanya poin-poin ini kita akan tertolong dalam meningkatkan peran perangkat daerah serta pemerintah desa dalam melakukan intervensi,” ujarnya.

Baca: Persiapan Festival Durian di Parigi Moutong Kian Dimatangkan

Ia menegaskan, khusus bimbingan konseling wajib dioptimalkan pada anak usia remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, bayi di bawah dua tahun serta balita, dan juga pencegahan pernikahan dini.

“Dibandingkan 2021 prevalensinya stunting berada diangka 31 persen dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 27, 4 persen. Pencapaian tahun lalu itu sudah sangat baik, akan tetapi harus ditingkatkan sehingga kasus ini benar-benar tuntas,” tutup Badrun. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Dinas ESDM dan Kehutanan Sulteng Berkolaborasi Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah akan berkolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Anak Anggota DPRD di Wajo Tendang dan Pukul Juru Parkir

Kapolres Wajo Fatchur Rohman membenarkan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak anggota DPRD di Wajo terhadap seorang juru parkir.

Pembangunan Infrastruktur di Luwu, Pemprov Sulsel Berikan Bantuan Puluhan Miiliar

Pembangunan infrastruktur di Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), pemerintah provinsi memberikan bantuan puluhan miliar.

Cuaca Ekstrem di Sulut, Gubernur Minta Masyarakat Waspada

Badan Meteorologi, Kilimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca ekstrem di Sulut masih akan terus terjadi dalam tujuh hari kedepan.

Kesatuan Pengelola Hutan se-Sulteng Curhat Dua Masalah yang Sedang Dihadapi

Unit Pelaksana Tugas Kesatuan Pengelola Hutan se-Sulteng curhat dua masalah yang sedang dihadapi di Rapat Kerja, Selasa 31 Januari 2023.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;