Pemerintah Sulsel akan Intervensi Harga Beras di Pasaran Bila Terjadi Kelonjakan

<p>Ket Foto: Ilustrasi beras (Foto/Pixabay)</p>
Ket Foto: Ilustrasi beras (Foto/Pixabay)

Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengintervensi harga beras di pasaran. Hal ini disampaikan Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan, Andi Aslam Patonangi, Kamis 9 Februari 2023.

Pemerintah Sulsel  tidak segan-segan mengintervensi harga beras terhadap pedagang, bila diketahui menjualnya dengan harga terlalu tinggi. Hal ini menyusulnya kenaikan harga beras di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, begitu pula di Sulawesi Selatan.

Baca: Realisasi Investasi Sulawesi Selatan di Tahun 2022 Mencapai Belasan Trilliun

Kendati demikian, Pj Sekda Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi menyebutkan, sembelum melakukan intervensi harga beras di pasaran. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu melihat kondisi harga beras di pasaran.

Sebab jika harga beras masih terkendali, pihak Pemerintah Sulawesi Selatan belum dapat melaksanakan intervensi harga. Melanjutkan, intervensi bisa dilakukan bila terjadi kenaikan harga dalam kurun waktu lama.

Baca: Penderita Kanker Kulit di Sulawesi Selatan Menempati Posisi Tiga Secara Nasional

Sehingga langkah tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan untuk menekan harga. Menurutnya harga beras saat ini sifatnya sementara.

“Jika terjadi kenaikan harga dalam kurung waktu yang lama yah kita akan melakukan itervensi. Inikan masih sementara kenaikannya besok bisa saja harganya turun hal ini wajar dan merupakan bagian dari mekanisme pasar,” tuturnya.

Baca: Lima Daerah di Indonesia Melakukan Pengembangan RDF, Salah Satunya Ada Sulsel

Andi Aslam Patonang membeberkan, kenaikan harga bahan pokok seperti beras dalam kurung waktu yang lama mengakibatkan inflasi. Kenaikan harga beras menjadi agenda nasional dalam rangka pengedalian inflasi.

Pengendalian inflasi akibat harga beras yang meroket perlu persetujuan Menteri Pertanian dan diperintah langsung oleh gubernur. Untuk sementara, Tim Pengendalian Daerah (TPID) Sulawesi Selatan dan kabupaten sedang memantau kondisi harga beras di pasar.

Baca: Penerbangan Antar Daerah di Sulsel Dapat Subsi Puluhan Miliar Dari Pemerintah Provinsi

“Pemantauan harga beras di pasaran itu tugas TPID masing-masing baik tingkat provinsi dan daerah. karena setiap daerah memiliki TPIDnya sendiri, jika terjadi kenaikan harga beras yang berkelanjutan maka pemerintah melakukan intervensi harga,” tutupnya. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Gubernur Sulawesi Tengah Minta Mahasiswa Untad Banyak Membaca

Bukan tanpa alasan Gubernur Sulawesi Tengah minta mahasiswa banyak membaca, karena dapat menambah khasazanah keilmuan

Akan Ada Event Olahraga Bertaraf Internasional di Parigi Moutong

Akan ada event olahraga bertaraf internasional di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikan oleh Bupati Samsurizal

Tukang Ojek di Minahasa Sempat Dilaporkan Hilang Ternyata Jadi Korban Pembunuhan

Seorang tukang ojek, IS (31) di Minahasa, Sulawesi Utara dilaporkan hilang oleh istrinya sejak tanggal 24 Januari 2023 di Polres Minahasa.

Nilai Reformasi Birokrasi Sulteng Masih B, Gubernur Minta Bawahannya Bekerja Lebih Lincah

Gubernur meminta bawahannya bekerja lebih lincah. Mengingat nilai reformasi birokrasi provinsi Sulteng masih berpredikat B.

Gunung Karangeteng Keluarkan Lava, Masyarakat Diminta Tak Mendekat

Gunung Karangeteng di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut) sejak Rabu 8 Februari 2023 sore terus keluarkan semburan lava.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;