Sulawesi Barat, gemasulawesi – Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin sempat menyentil Provinsi Sulbar yang lambat dalam penanganan stunting, saat Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Angka Stunting di Sulbar, beberapa saat lalu.
Menurut pengamatan Wapres, KH. Ma’rif Amin, selama 4 tahun terakhir Provinsi Sulbar masih terperangkap dalam angka stunting yang tinggi di Tanah Air.
Malahan, angka stunting Sulbar naik 1,2 persen dibandingkan tahun 2021.
Baca Juga : Wapres Ma’ruf Amin Dorong Pemda Berani Laksanakan PTM
Inilah yang menyebabkan Provinsi Sulbar menjadi Provinsi kedua tertinggi angka stuntingnya, menyentuh angka 35 persen.
Kabupaten Majene, menjadi wilayah dengan tingkat prevalensi balita stunting tertinggi di Sulbar, mencapai 40,6 persen atau dua kali lebih tinggi dari standar WHO.
Dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan tingkat prevalensi mencapai 39,3 persen. Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Mamasa dengan tingkat prevalensi mencapai 38,6 persen.
Baca Juga : Tahun 2022 Parigi Moutong Target Turunkan Kasus Stunting 9 Persen
Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik ketika bertemu dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, di Jakarta, Rabu 01 Maret 2023 mengatakan berbagai upaya dilakukan Pemprov untuk menekan angka stunting ini, salah satunya dengan menerapkan keluarga asuh.
Dimana, seluruh pejabat Pemprov wajib mendampingi keluarga dengan risiko stunting.
Program Keluarga asuh ini pun akan diperkuat dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan, promosi, konseling dan edukasi keluarga berencana.
Baca Juga : Januari 2021, Angka Stunting di Parigi Moutong Turun 11,4 Persen
Selain pendampingan langsung, Pemprov Sulbar juga mendorong basis data Desa Presisi agar penanganan stunting tepat sasaran.
Institut Pertanian Bogor (IPB University) pun digandeng Akmal Malik untuk menguatkan pendataan Data Desa Presisi ini.
Sehingga, program penurunan stunting bisa fokus pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrim dan para ibu hamil.
Pemprov mencatat, target sasaran keluarga beresiko stunting ini tersebar di enam kabupaten, yaitu Mamuju (14.080 keluarga), Majene (10.282 keluarga), Polewali Mandar (19.040 keluarga), Pasangkayu (6.934 keluarga), Mamasa (10.799 keluarga) dan Mamuju Tengah (4.327 keluarga).
Untuk anggaran, Pemprov telah mengalokasikan APBD 2024 senilai Rp 38,5 Milyar yang bisa digunakan untuk mempercepat penurunan stunting di Sulbar. (*/YN)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di: Google News
