Berita parigi moutong, gemasulawesi.com– DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya memastikan tidak memangkas anggaran pemeliharaan irigasi untuk refokusing dan realokasi akibat pandemik corona.
“”Untuk anggaran DAU tetap jalan tidak ada pembatalan,” ungkap Kepala Seksi Irigasi Bidang SDA DPUPRP Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Zubaid di ruang kerjanya, Jumat 24 April 2020.
Ia melanjutkan, pemeliharaan irigasi harus tetap ada karena menjadi prioritas bagi petani sawah yang berada di Parigi Moutong Sulteng.
Untuk memastikan jaringan irigasi terpelihara dengan baik pada 34 daerah irigasi kata dia, pihaknya menempatkan sejumlah petugas lapangan.
“Baik petugas operasional bendung, penjaga pintu air, satu daerah irigasi berdasarkan luasan dan panjang jaringannya, seperti contoh daerah Tindaki Tanahlanto yang agak luas wilayahnya. Maka petugasnya bukan hanya satu,” terangnya.
DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong Sulteng alokasikan senilai Rp 1 miliar, untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan galian endapan serta pemarasan di 34 daerah irigasi yang menjadi kewenangan daerah sekitar.
Anggaran pemeliharaan irigasi itu lanjut dia, terbagi ke dalam empat triwulan.
Dia berharap, dengan anggaran senilai Rp 1 milyar itu, petani bisa merasakan manfaat yang besar untuk persawahan di Parigi Moutong agar lebih produktif.
“Sementara dari DAK untuk pembangunan ataupun perbaikan jaringan irigasi dibatalkan pihak kementrian,” tuturnya.
Baca Juga: Bertambah Lagi, Positif Corona Sulawesi Tengah Sudah 36 Orang
Sebelumnya, akibat pandemi virus corona, terindikasi APBD Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah akan terpangkas hingga 50 persen.
“Karena ada wabah virus corona, anggaran akan difokuskan kepada pelayanan dasar. Yaitu anggaran layanan pendidikan dan kesehatan,” ungkap Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong Sulteng, Iqbal Karim.
Pemerintah pusat lanjut dia, meminta Pemda pada tahun 2020 untuk menyesuaikan secepatnya. APBD dan kegiatannya untuk direfokusing dan realokasi untuk mendukung penanganan virus corona.
Sedangkan kebijakan tahun 2021 kata dia, Pemda diminta menyesuaikan tema perencanaan. Setelah adanya wabah virus corona, akan mengalami perubahan sesuai dengan surat resmi yang akan keluar dari Pemerintah Pusat.
Terkait kebijakan pengembalian kondisi ekonomi di Parigi Moutong, pihaknya mengikuti edaran dan intruksi pemerintah pusat. Tentang penyediaan alat kesehatan, pemulihan ekonomi daerah dan jaminan kesejahteraan sosial.
“Intinya kita tetap satu komando dari pemerintah pusat,” singkatnya.
Sebenarnya tambah dia, rancangan kebijakan pemulihan dan refokusing anggaran sementara dibahas ditingkat TAPD dengan persetujuan Bupati.
Baca juga: Positif Virus Corona Sulawesi Tengah Tembus 32 Orang
Laporan: Muhammad Rafii
