Berita parigi moutong, gemasulawesi.com– Terindikasi APBD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) akan terpangkas hingga 50 persen akibat pandemi virus corona .
“Karena ada wabah virus corona, anggaran akan difokuskan kepada pelayanan dasar. Yaitu anggaran layanan pendidikan dan kesehatan,” ungkap Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Sulteng), Iqbal Karim usai Musrenbang RKP tahun 2021 di aula Bappelitbangda, Kamis 24 April 2020.
Pemerintah pusat lanjut dia, meminta Pemda pada tahun 2020 untuk menyesuaikan secepatnya. APBD Parigi Moutong dan kegiatannya untuk direfokusing dan realokasi untuk mendukung penanganan virus corona.
Sedangkan kebijakan tahun 2021 kata dia, Pemda diminta menyesuaikan tema perencanaan. Setelah adanya wabah virus corona, akan mengalami perubahan sesuai dengan surat resmi yang akan keluar dari Pemerintah Pusat.
Terkait kebijakan pengembalian kondisi ekonomi di Parigi Moutong Sulteng, pihaknya mengikuti edaran dan intruksi pemerintah pusat. Tentang penyediaan alat kesehatan, pemulihan ekonomi daerah dan jaminan kesejahteraan sosial.
“Intinya kita tetap satu komando dari pemerintah pusat,” singkatnya.
Sebenarnya kata dia, rancangan kebijakan pemulihan dan refokusing anggaran sementara dibahas ditingkat TAPD dengan persetujuan Bupati.
Untuk Menangkal Dampak Virus Corona Terhadap Ekonomi Indonesia, Pemerintah Dukungan Stimulus Fiskal
Pemerintah mengambil langkah-langkah melalui refocusing penganggaran untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial, dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan dari pandemik virus corona.
Implementasi refocusing adalah realokasi anggaran Kementerian atau Lembaga senilai Rp5-10 triliun. Pemerintah akan lebih fokus kepada kegiatan prioritas.
Untuk belanja barang yang tidak mendesak, direkomendasikan untuk direalokasi seperti perjalanan dinas dalam atau luar negeri, pertemuan dan penyelenggaraan acara.
Realokasi juga berlaku bagi belanja modal untuk kegiatan yang bukan prioritas dan belum ada perikatan dengan status masih diblokir, masih dalam proses tender dan sisa lelang.
Selain itu langkah-langkah yang disiapkan lainnya adalah percepatan waktu revisi, penyampaian surat dan data dukung secara online (tidak secara fisik) serta penalaahan revisi yang juga dilakukan secara online.
Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait Transfer Ke Daerah (TKD) dalam rangka penanggulangan virus corona dengan estimasi anggaran mencapai Rp17,17 triliun.
Kebijakan TKD yang pertama terkait dengan dirilisnya PMK No. 19/PMK.07/2020 berkenaan dengan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka penanggulangan virus corona dengan perkiraan anggaran sebesar Rp8,6 triliun.
Selanjutnya kebijakan TKD yang kedua berkenaan dengan rilis KMK No. 6/KMK.7/2020 terkait dengan Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK dalam rangka Pencegahan atau Penanganan virus corona dengan estimasi anggaran sebesar Rp8,5 triliun.
Baca juga: Zona Rawan Corona Kota Palu Jadi Target Penyemprotan Disinfektan
Laporan: Muhammad Rafii
