14 Hari, Waktu Perpanjangan PSBB Kota Makassar

<p>Illustrasi PSBB Kota Makassar.</p>
Illustrasi PSBB Kota Makassar.

Berita sulawesi selatan, gemasulawesi– Gubernur Sulawesi selatan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Makassar Sulawesi Selatan selama 14 hari.

“Tingkat kepatuhan selama penerapan PSBB Kota Makassar Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Sehingga, perpanjangan ini kita lakukan,” ungkap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 6 Mei 2020.

Selama PSBB berlangsung, seluruh petugas keamanan dan kesehatan diwajibkan berlaku santun kepada seluruh warga.

Ia melanjutkan, perpanjangan masa PSBB Kota Makassar Sulsel ini dilakukan dengan catatan, semua petugas yang ada di lapangan itu lebih santun, termasuk Satpol PP. Turun bukan untuk marah-marah, tetapi turun untuk melayani

Kalau ada yang keliru kata dia, selayaknya diluruskan dan ada warga tidak patuh dibuat menjadi patuh. Hukuman boleh, tetapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan.

“Insyaallah perlakuan ini tidak usah kita panik dan resah, kita sudah melakukan evaluasi 14 hari ini. Iya tentu masih ada oknum-oknum aparat kita, terutama Satpol-PP yang berlaku tidak sepantasnya di tengah-tengah warga, itu kita minta maaf,” tuturnya.

Ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga Kota Makassar Sulsel karena selama PSBB berlangsung ada petugas yang tidak nyaman bagi masyarakat.

Semoga kata dia, tidak ada lagi yang menyiram sembarangan barang milik orang lain, karena itu sudah dilarang. Langkah yang cocok, kalau ada yang salah kita bicarakan secara persuasif.

Sementara itu, untuk menjaga ekonomi agar bisa terus bergerak, Gubernur Sulsel meminta kepada Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, mengundang semua pemilik toko di Makassar, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.

“Karena mau lebaran, toko ditutup semua, orang mau belanja dimana? Makanya semua toko, terutama yang punya tenaga kerja banyak ini, harus kita tetap buka, tapi dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga,” terangnya.

Protokolnya adalah memakai masker, jaga jarak, didepan toko ada wastafel, hand sanitizer dan scanner. Pastikan, orang yang masuk di toko tidak ada yang positif dan tidak ada bermasalah.

Ia menambahkan, tugas pemerintah sekarang adalah menyelamatkan usaha-usaha yang sudah hampir bangkrut dan sudah hampir tutup.

“Ini harus kita selamatkan. Caranya, kita selamatkan, support, jangan justru tambah dipojokkan,” tutupnya.

BACA JUGA: Asal Tolitoli dan Banggai Kepulauan, Tambahan 6 Orang Positif Corona

Laporan: Andi Alfian Salassa

...

Artikel Terkait

wave

Asal Tolitoli dan Banggai Kepulauan, Tambahan 6 Orang Positif Corona

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong Asal Tolitoli dan Banggai Kepulauan, Tambahan 6 Orang Positif Corona Sulteng

Tanggap Corona, Parigi Moutong Hapus Pajak Hotel dan Restoran

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong Tanggap Corona, Parimo Sulteng Hapus Pajak Hotel dan Restoran

SMP-SMA 45 Unggulan IBS Enrekang, Buka Penerimaan Siswa Baru

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong SMP-SMA 45 Unggulan IBS Enrekang Sulawesi Selatan Buka Penerimaan Siswa Baru

Asal Buol, Touna dan Tolitoli, Tambahan Sembilan ODP Sulawesi Tengah

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong Asal Buol, Touna dan Tolitoli, Tambahan Sembilan ODP Sulteng

Pengawasan Tera, Disperindag Beri Peringatan Pertamina Pombalowo

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong Pengawasan Tera, Disperindag Beri Peringatan Pertamina Pombalowo

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;