Jaring Pengaman Sosial Buol, Berikut Besaran Anggarannya

<p>Ilustrasi Jaring Pengaman Sosial Buol</p>
Ilustrasi Jaring Pengaman Sosial Buol

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Pemda menyiapkan puluhan miliar rupiah, anggaran program jaring pengaman sosial Buol Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Selama masa pandemi virus corona, jaring pengaman sosial Buol Sulawesi Tengah itu berupa bantuan dana,” ungkap Kepala dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Buol, Asmayudin Gontjeng, Sabtu 9 Mei 2020.

Ia mengatakan, anggaran bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai 15,561 Miliar Rupiah.

Anggaran itu kata dia, dalam bentuk bantuan langsung tunai yang diberikan kepada 8645 Kepala Keluarga (KK).

“Nantinya, per bulannya setiap KK akan menerima dana senilai 600 Ribu Rupiah, selama tiga bulan berturut-turut,” terangnya.

Selanjutnya, bantuan jaring pengaman sosial tunai dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah senilai 2.156.400.000 Rupiah.

Ia mengatakan, bantuan jaring pengaman sosial itu akan disalurkan kepada 1198 keluarga.

Masing-masing keluarga akan menerima 10 Kg beras dan bantuan langsung tunai senilai 490 Ribu Rupiah selama tiga bulan.

“Sedangkan, bantuan bersumber dari APBD Kabupaten Buol senilai 498.600.000 Rupiah,” jelasnya.

Anggaran senilai itu, akan disalurkan kepada 277 KK. Masing-masing akan menerima 600 Ribu Rupiah per bulan selama tiga bulan.

Ratusan KK penerima dana itu kata dia, adalah keluarga yang tidak terakomodir di dana Kelurahan.

Sementara itu, ada juga Pemda juga akan memberikan bantuan langsung untuk penerima Program Keluarga harapan (PKH), senilai Rp 200 Ribu per bulan.

“Bantuan akan disalurkan kepada 3603 KK, selama tiga bulan berturut-turut,” tuturnya.

Sedangkan, untuk bantuan langsung Pemda penerima sembako, senilai Rp 3.535.800.000.

Sebanyak 5893 KK akan menerima bantuan sembako. Bantuan untuk masing-masing keluarga senilai 200 Ribu Rupiah perbulan selama tiga bulan.

“Bantuan langsung tunai dana kelurahan senilai 2.100.000.000 Rupiah, dimana setiap kelurahan menyiapkan dana senilai 300 Juta Rupiah untuk 166 KK yang akan menerima sebesar 600 Ribu Rupiah setiap bulan selama 3 bulan,” urainya.

Sedangkan, Dana Desa akan menalangi KK yang belum tersentuh bantuan apapun baik dari APBN, APBD Provinsi Sulteng dan APBD Kabupaten Buol.

Dengan demikian, diharapkan kepada seluruh KK yang semestinya menerima bantuan dapat terpenuhi.

Bantuan itu akan segera disalurkan sesuai instruksi Bupati Buol Sulteng kepada Dinas Sosial dan diserahkan langsung kepada warga penerima berhak.

“Insya Allah minggu depan dapat terlaksana,” tutupnya.

Laporan: Ince Hidayatullah

...

Artikel Terkait

wave

Tunda Layanan Transportasi, Gubernur Sulawesi Tengah Surati Menhub

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong Tunda Layanan Transportasi, Gubernur Sulteng Surati Menhub

Potensi Penyalahgunaan BLT Pandemi Corona

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong Potensi Penyalahgunaan BLT Pandemi Corona Sulawesi Selatan Sulsel

Jelang Pemberlakuan PSBB, Buol Perkuat Stok Ketahanan Pangan

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB Buol Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Buol Perkuat Stok Ketahanan Pangan.

Mampukah PSBB Menekan Penyebaran Corona di Buol Provinsi Sulteng?

Mampukah PSBB menekan penyebaran virus corona Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng)? Akankah mendapatkan dukungan masyarakat?

Tujuh Kecamatan Jadi Target Pasar Murah Parigi Moutong

Situs Berita Online Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Parigi Moutong Tujuh Kecamatan Jadi Target Pasar Murah Mobile di Parimo Sulteng

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;