Garut, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Garut mengusulkan anggaran senilai 50 miliar rupiah ke Provinsi Jawa Barat untuk pemasangan penerangan jalan umum atau PJU tenaga surya dengan sasaran pemasangan wilayah pedesaan yang sulit dijangkau jaringan listrik tahun 2025.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Satria Budi, dalam keterangannya hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, mengatakan tahun sekarang diusulkan untuk tahun 2025 lampu, kemarin diusulkan sebesar hampir sekitar 50 miliar rupiah untuk pedesaan.
Satria Budi menyampaikan kebutuhan PJU untuk Garut idealnya sebanyak 32 ribuan titik, tetapi saat ini baru terpasang sekitar 10 ribuan titik, jadi masih kekurangan sehingga memerlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun perusahaan lewat program CSR.
“Garut yang mempunyai wilayah cukup luas terdiri atas 421 desa dan 21 kelurahan di 42 kecamatan masih banyak jalanan yang belum terpasang lampu, terutama jalan pedesaan yang idealnya sepanjang 1 kilometer sebanyak 25 lampu,” katanya.
Dia melanjutkan Garut banyak kebutuhannya hampir 32 ribu titik, yang telah baru 10 ribuan, masih jauh, ada jalan lingkungan, jalan pedesaan, jika penghitungan normatif 1 kilometer, 25 lampu.
“Pemerintah Kabupaten Garut setiap tahunnya selalu mengusulkan bantuan pengadaan PJU, seperti tahun anggaran 2023 Pemprov Jawa Barat memberikan 1.000 PJU dan untuk tahun 2024 tidak ada program bantuan itu,” ujarnya.
Dikutip dari Antara, dia menyampaikan tetapi untuk tahun anggaran 2025, PemprovJabar mempersilakan pemerintah daerah untuk mengusulkan bantuan kelengkapan jalan.
“Salah satunya ada bantuan untuk penerangan jalan yang diusulkan 50 miliar rupiah dengan rincian setiap desa dapat terpasang 10 PJU tenaga surya,” ucapnya.
Dia mengatakan nanti mudah-mudahan dapat untuk pedesaan.
“Sebab kita usulkan di pedesaan menggunakan tenaga surya yang lebih efektif, tidak menggunakan jaringan listrik, jadi pembebanan biaya untuk PLN dari pemerintah daerah juga berkurang,” pungkasnya.
Satria Budi melanjutkan jika usulan anggaran tersebut tidak sesuai dengan harapan, maka pengadaannya akan disesuaikan dengan skala prioritas wilayah yang memerlukan penerangan jalan untuk kenyamanan dan juga keamanan akses jalan masyarakat. (Antara)