BKPM: Investasi Green Energy di Kaltara Harus Libatkan UMKM

<p>Foto: Menteri Investasi, Bahlil.</p>
Foto: Menteri Investasi, Bahlil.

Berita nasional, gemasulawesi– Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan, proyek investasi green energy di Kaltara, harus melibatkan UMKM sekitar daerah.

“Sehingga bisa mendongkrak perekonomian daerah setempat,” ungkap Bahlil saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa 27 Juli 2021.

Kebijakan investasi green energy di Kaltara, harus melibatkan UMKM itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihaknya meyakini, kawasan green energy yang bersifat hilirisasi itu akan mampu terealisasi.

Baca juga: Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

Pihaknya menilai, realitanya pandemi covid-19 tidak memengaruhi pertumbuhan sektor usaha di bidang hilirisasi.

Dia mengatakan, proyek investasi green energy di Kaltara itu mencapai miliaran dollar Amerika Serikat (AS).

Investasi dari para investor dalam dan luar negeri itu untuk membangun kawasan green energy di Kaltara.

BKPM, investasi green energy di Kaltara itu bisa mendongkrak investasi di tahun 2021 ini.

“Belum saya buka sekarang, kita bangun besar-besaran investasinya puluhan billion dolar AS, kita akan bangun di Kalimantan Utara, tapi nanti yang akan umumkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi (Marinves) aja,” kata dia.

Baca juga: DPRD Nilai Positif Penyiapan Tenaga Kerja di Parigi Moutong

Upaya pemerintah menarik investasi

Dia menyampaikan untuk menarik investasi di luar pulau Jawa, termasuk kawasan green energy di Kalimantan Utara, pemerintah telah melakukan berbagai upaya.

Pertama, memberikan insentif tidak bisa didapatkan di Jawa. Kedua, mengurus perizinan. Ketiga, membantu investor sampai dengan melakukan proses pembangunan dari investasi ditanamkan di dalam negeri.

“Jangan ada palak-palak, kalau pengusaha datang sudah kita palak duluan ya mereka akan berpikir datang ke daerah. Kita welcome untuk investasi dalam dan luar negeri,” ucapnya.

Adapun perkembangannya, realisasi investasi di luar pulau Jawa sebesar Rp 228,23 triliun di sepanjang semester I-2021.

Angka itu, setara dengan 51,5% dari total realisasi investasi Januari-Juni 2021 sebesar Rp 443,76 triliun. Sementara itu, untuk nilai investasi di Kalimantan Utara pada semester I 2021 mencapai Rp 1,23 triliun. Nilai investasi itu tersebar dalam 246 proyek.

“Persoalan sosial mereka izin-izin kita selesaikan, sehingga memberi rasa keyakinan. Selain itu, eksistensi dan politik, dan keamanan agar mereka jalan,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Sekda Harap Investasi Bisa Serap Tenaga Kerja Lokal

...

Artikel Terkait

wave

Menparekraf Harap Dana Hibah Pelaku Usaha Wisata Segera Cair

Menparekraf Sandiaga Uno berharap dana hibah pelaku usaha wisata segera cair. Ini sebagai solusi akibat penurunan omzet akibat pandemi.

Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah bisa mitigasi resiko realisasi investasi di kuartal mendatang dengan strategi.

Pemda Luwu Utara Beri Bantuan Alsintan Poktan

Pemda Luwu Utara, Sulawesi Selatan, beri bantuan Alsintan Poktan, bersumber dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

Kemnaker Susun Permenaker BSU Pekerja

Menteri Ida Fauziyah menyebut Kemnaker sedang melakukan penyusunan Permenaker BSU atau bantuan subsidi upah pekerja atau buruh.

Mendes PDTT Minta Pemda Salurkan BLT Dana Desa Sekaligus

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar meminta BLT Dana Desa disalurkan langsung tiga bulan, tanpa perlu dibayarkan secara bertahap.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;