Ekonomi, gemasulawesi – Anggota I BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyatakan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian meningkatkan kepercayaan publik dan citra positif dari pemangku kepentingan.
Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan opini WTP tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, namun juga meningkatkan rating dan citra positif para pemangku kepentingan atau stakeholder.
Dikutip dari keterangan resminya di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan selain itu, opini WTP mendorong perbaikan tata kelola good governance dalam mendukung pencapaian visi dan misi entitas dan adalah cerminan atas tata kelola keuangan yang baik.
Hal tersebut dikatakannya saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP atas 12 Laporan Keuangan atau LK kementerian/lembaga di Kantor Pusat BPK.
“Pihak kami turut memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan negara yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 lewat pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan inklusif,” katanya.
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dinilai harus mampu memberikan pandangan yang komprehensif dan terarah atas capaian kinerja pemerintah sesuai dengan rencana strategis pemerintah yang telah ditetapkan.
Dan berkualitas serta wajib untuk selaras atau inline dengan rencana strategis kementerian/lembaga.
Hasil pemeriksaan yang berkualitas diharapkan mampu memberikan nilai tambah upaya optimalisasi pencapaian visi dan misi pemerintah yang tertuang pada visi dan misi kementerian atau lembaga.
“Untuk dapat mencapai visi dan misi itu, maka diperlukan pemerintahan dengan tata kelola yang baik atau good governance,” ucapnya.
Dikutip dari Antara, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang antara akuntabilitas dan fleksibilitas.
“Pelaksanaan kegiatan tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang hanya berorientasi pada proses semata, tetapi harus lebih berfokus pada pencapaian output dan outcome yang bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
Dia melanjutkan BPD berperan penting untuk pemerintah sebagai quality assurance dalam pencapaian visi dan misi.
Baca Juga:
Utamakan Keamanan Rakyat, Puan Sebut OJK Harus Tegas dalam Menyusun Aturan tentang Pinjaman Online
“Dengan memastikan adanya good governance pada setiap kementerian/lembaga,” tandasnya.
Opini hasil pemeriksaan atas LK adalah salah satu indikator good governance. (Antara)
