Gemasulawesi– Pemerintah terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menyusul rencana perubahan skema penerima subsidi diterapkan pada tahun 2022 mendatang.
“Pengubahan skema itu akan diterima langsung individu bersangkutan, mengacu data DTKS. Maka itu, pemerintah akan menyempurnakan DTKS untuk melakukan verifikasi dan validasi secara regular,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat rapat paripurna DPR secara virtual, Selasa 24 Agustus 2021.
Penyempurnaan DTKS untuk perubahan skema penerima subsidi, dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Dan benar-benar diberikan kepada golongan masyarakat perlu dilindungi yaitu miskin dan rentan.
Baca juga: Tenaga Pendidik Non PNS Dapat Subsidi Upah
Menurut fia, perubahan skema penerima subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima, akan berlaku pada pendistribusian LPG tiga kilogram dan listrik, dilakukan secara bertahap mulai 2022.
“Pada 2022, kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Parigi Moutong Siapkan Skema Bansos Masyarakat Prasejahtera
Peluang reformasi penyaluran subsidi solar
Terkait perubahan skema penerima subsidi, pemerintah juga tengah melihat peluang dari reformasi penyaluran subsidi solar menjadi berbasis penerima. Hal ini sejalan dengan masukan dari anggota DPR.
Baca juga: Verifikasi Validasi DTKS Parigi Moutong Dibawah 50 Persen
“Pemerintah juga mengapresiasi pandangan (DPR) agar subsidi solar juga diharapkan menjadi subsidi berbasis orang. Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran,” ucapnya.
Di dalam RAPBN 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 134 triliun. Angka itu naik 4,3 persen dibandingkan outlook 2021 sebesar Rp 128,5 triliun.
Baca juga: Pemerintah Atur Skema Dana Bencana Inovatif
Menurut Sri Mulyani, kenaikan subsidi energi mengikuti pertumbuhan harga minyak global turut memengaruhi Indonesia Crude Price (ICP).
“Subsidi energi tahun depan memang mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga BBM, Rp 134 triliun dibandingkan outlook tahun ini diperkirakan juga lebih tinggi dari anggaran awalnya yakni Rp 128,5 triliun,” pungkasnya. (***)
